Banyak janji kampanye yang telah disampaikan oleh paslon 3 pilkada DKI dan itu sebaiknya direalisasikan. Tetapi adalah hal yang tidak mudah untuk melakukannya di tahun pertama, beberapa hal yang mungkin agak menghambat eksekusi janji tersebut adalah:
1. Pimpinan daerah yang baru harus terlebih dahulu menyesuaikan struktur birokrasi sesuai kebutuhan.
2. Anggaran yang sedang berjalan belum tentu sesuai dengan program yang dijanjikan.
3. Instansi terkait, misalnya kementrian, dewan, LSM dan pihak-pihak yang mendukung kampanye maupun pihak yang menjadi lawan saat pilkada namun berusaha mendekat, harus ditampung juga aspirasinya sebelum membuat program yang dianggap prioritas.
4. Bila memang masalah hukum yang menjadi resiko semasa kampanye berlanjut ke persidangan, maka mereka pun harus terbagi konsentrasinya ke kasus-kasusnya.
5. Ini yang terpenting, walaupun APBD DKI Jakarta 70 trilyun lebih, namun itu sebenarnya masih terbatas, bukannya tanpa batas.
Semua program kerja yang ditawarkan oleh paslon di pilkada DKI 2017 sebagian besar diperuntukkan pada masyarakat menengah dan kebawah. Tetapi justru masyarakat inilah yang paling nurut dan tidak terlalu heboh kalau janji-janji pada mereka tidak terpenuhi karena biasanya akses mereka ke pimpinan daerah sangat berliku. Sebaliknya, masyarakat menengah keatas yang tidak terlalu dijanjikan apa-apa saat kampanye bisa saja menjadi sangat menuntut 'dilayani memuaskan' oleh pemimpin daerah, karena akses mereka lebih mudah atau mereka dekat dengan orang yang dekat dengan si pemimpin baru.
Jadi, bisa jadi nanti kalau program kerja Anis-Sandi di kampanye banyak yang tidak terealisasi, pemilih mereka yang menengah kebawah pasrah saja, pemilih mereka yang menengah keatas juga senang saja, karena mungkin anggaran pembangunan malah lebih dirasakan oleh mereka dan yang ribut biasanya para pengamat luar yang bukan warga DKI tetapi masih sakit hati karena kegaduhan selama kampanye.
Bagi saya, diumpamakan orang lagi pacaran, maka masa kampanye itu lagi fase merayu, memuja dan membuat berbunga-bunga, tetapi saat sudah memimpin adalah realita rumah tangga, dimana tidak semua janji-janji selama pacaran akan terealisasi. Keutuhan keluarga nomor satu, karena sekali memilih maka sebaiknya apapun gejolak rumah tangga harus diterima sebagai resiko keputusan memilih si dia. Kalau tidak memilih pun, harus diterima resiko mengapa gagal mengajak orang lebih banyak menolak si dia (mirip nikah dipaksa perjodohan). Bedanya mungkin kalau menikah bisa seumur hidup, kalau pilkada hanya perlima tahun.
Target Anis-Sandi pun sebenarnya mudah, bagaimana di tahun terakhir jabatannya 50 n plus 1 warga tetap memilih mereka apapun realisasi programnya dan menghindari benturan dan kasus yang mengganggu yang membuat adanya slogan 'asal bukan Anis-Sandi', yang membuat berapa persenpun kepuasan rakyat terhadap mereka, mereka tetap tidak dipilih lagi.