Tidak dipungkiri, kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, pada Senin (19/8/2019) lalu merupakan kado pahit bagi HUT Republik ini. Ratusan bangunan dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat. Teriakan dan umpatan-umpatan meresahkan sekujur negeri.
Kerusakan infrastruktur bukanlah kerugian terbesar yang diderita bangsa ini.
Yang paling disesalkan adalah kemunduran dalam pemulihan kemelekatan (attachment) kita dengan saudara-saudara di kawasan paling Timur tersebut.
Padahal, selama 5 tahun terakhir, Presiden Jokowi telah mencurahkan segenap perhatiannya untuk merangkul wilayah yang bergabung dengan Republik Indonesia sejak tahun 1963 itu. Mahakarya yang sedang dilukis beliau seolah tercoreng oleh sebuah insiden yang tidak semestinya.
Sebagaimana diketahui, kerusuhan di Manokwari, dan gelombang protes di berbagai kota, merupakan buntut dari perlakuan ormas dan aparat keamanan yang berlebihan (over-acting) ketika mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
Para duta provinsi itu diteror secara fisik dan verbal, sarat dengan diksi rasisme.
Berlebihan? Jelas. Tidak adil? Boleh dikatakan begitu. Sebab, alasan massa dan aparat keamanan "menggeruduk" asrama mahasiswa didasarkan pada berita yang simpang-siur. (Baca artikel Kompas di sini.)
Sungguh ironis, bila dipikir-pikir, institusi yang kerap mewanti-wanti masyarakat agar tidak jatuh dalam perangkap berita hoaks, justru terkecoh dengan informasi keliru.
Dapatkah Kota Injil Mengampuni?
Menanggapi kerusuhan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar saling memaafkan. (Baca di sini.)
Sebagai kota Injil, saya yakin masyarakat Manokwari, dapat memenuhi imbauan Presiden tersebut.
Jauh sebelum Presiden meminta, mereka sudah lama melafalkan perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni "orang yang bersalah kepada kami" sesuai Doa Bapa Kami.