Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah bekerjasama dengan Unicef Indonesia mengenalkan sosialisasi kepada dua Kabupaten di Jawa Tengah yakni Banyumas dan Kebumen tentang Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat.
Tujuan kegiatan untuk memperkenalkan sistem pendataan berbasis masyarakat dengan metode sensus, dan memberikan informasi atas pengalaman Kabupaten Brebes yang sudah dan memanfaatkan data SIPBM untuk intervensi program, salah satunya adalah Gerakan Kembali Bersekolah.
Dok huda
Kegiatan selama 2 hari dengan perincian Kabupaten Banyumas (17/09/2019) di Aula Bappedalitbang, sedangkan Kabupaten Kebumen (18/09/2019). Hadir dalam pertemuan Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinpermades, Dinas Kominfo, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PGRI, Dewan Pendidikan, Dinas Pemukiman, Kemenag.Dok huda
Wakil Ketua LP Ma'arif PWNU Jateng Fakhrudin Karmani mengatakan, dua Kabupaten ini masuk dalam Kabupaten intervensi UNICEF untuk inklusi. Komitmen LP Ma'arif Jawa Tengah terkait inklusi di Kabupaten ini adalah menguatkan komitmen daerah baik anggaran, regulasi dan rencana aksi daerah, salah satunya adalah memperkenalkan sipbm sebagai basis data yang akurat di level desa." Pengalaman Kabupaten Brebes terkait best practise sipbm beserta pemanfaatannya bisa menjadi pemicu bagi dua Kabupaten ini, selain Brebes sudah menerapkan angggaran dana desa untuk pendataan, juga sudah ada gerakan yang masif, dan berkesinambungan bidang pendidikan melalui Gerakan Kembali Bersekolah," katanya, (19/09/2019).
Dok huda
Sementara itu, Kepala Unicef Jawa Tengah dan Jawa Timur Arie Rukmantara menjelaskan, komitmen unicef untuk pendidikan inklusi dan sipbm adalah bagian dari upaya mendukung kab/kota dalam pemenuhan hak anak." Pengalaman keberhasilan setiap Kabupaten/Kota perlu dikenalkan, dari mulai proses, pelaksanaan, cerita perubahan dan dampak yang dirasakan untuk perubahan kebijakan,"terangnya.
Sementara itu, salah satu peserta dari Bappeda Kebumen Kasubid Pemerintahan Pendidikan BAP3DA Umi Hajarotun, SIP, MM menyambut baik atas kegiatan ini. Sudah banyak SIM yang dikenalkan di level OPD terkait data.
" SIPBM dengan metode sensus, dan aplikasi yang ada juga sangat membantu dan memudahkan pendataan, nanti dslam waktu dekat akan mengundang kembali sejumlah OPD untuk bersinergi bersama dalam akurasi data baik level Kabupaten hingga desa," terangnya.
Sementara itu, salah satu narsum SIPBM Nasional Bahrul Ulum mengatakan, bahwa kedaulatan data ada di desa, wajar jika desa harus memiliki data yang akurat, dan dimiliki oleh desa dalam melakukan intervensi di desa, data by name by addres sangatlah penting bagi desa.
" Data itu mahal, tapi membangun desa tanpa data itu jauh lebih boros dibandingkan punya data," pungkasnya.