"Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri, tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus menghormati kedaulatan mereka," (sumber).
Setelah "tampang Boyolali" dan "tak dapat pinjaman dari BI", Prabowo bikin ulah lagi di ruang publik. Kali ini soal yang tak kalah sensitif bagi sebagian besar bangsa Indonesia, yakni soal Palestina, yang dia sampaikan di Indonesia Economic Forum 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Pernyataan Prabowo dikhawatirkan bisa mengganggu komitmen bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi ini berkaitan dengan tanah suci ketiga Umat Islam, Yerusalem.
Kalau soal "tampang Boyolali" dan "Pinjaman Bank Indonesia" hanya sebuah canda dari selera humor tingkat tinggi Prabowo, lalu apakah soal Palestina juga sebuah canda?
Bila dilihat momen dan kapasitas atau posisi politik bicaranya, maka soal "Palestina" tidak sama dengan soal "Tampang Boyolali" dan "Pinjaman BI". Soal Palestina, pernyataan Prabowo adalah untuk menjawab pertanyaan wartawan asing. Forum itu bukan milik Prabowo sepenuhnya. Namun posisi Prabowo adalah salah satu "pemimpin Indonesia", buka "pemimpin oposisi di Indonesia".
Sedangkan pada "Tampang Boyolali" dan "Pinjaman BI", pernyataan Prabowo adalah saat sedang berpidato di depan pendukungnya. Forum itu sepenuhnya milik Prabowo. Disitu dia adalah pemimpin oposisi dan kelompoknya.
Soal Palestina merupakan pernyataan serius. Ini pandangan politik dan komitment politik bangsa Indonesia yang terkait amanat undang-undang dasar 45 (mukadimah). Ada konsekuensi politik yang luas, yang lebih daripada sekedar sebuah canda tingkat tinggi dalam kelompok sendiri.
Secara tidak langsung, Prabowo tidak mempermasalahkan rencana Australia memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem "atas nama hak dan kedaulatan Australia". Tentu saja hal ini menyenangkan Australia, karena ada tokoh politik yang calon Presiden Indonesia masa depan, yang tidak keberatan dengan tindakan Australia di Israel. Si calon presiden RI itu memaklumi niat Australia.
Padahal, berdasarkan komitmen resmi Indonesia di dalam negeri dan dunia internasional untuk terus mendukung perjuangan Palestina maka soal penempatan kedubes negara manapun di Yerusalem sangat ditentang karena hal itu merupakan wujud melegalkan eksistensi Israel di Palestina, khususnya di tanah suci Yerusalem
Israel bagi Indonesia merupakan negara zionis yang merampas hak hidup bangsa Palestina. Dengan begitu bila ada negara lain dengan atas nama hak dan urusan rumah tangganya kemudian secara legal berada di Yerusalem, berarti secara legal pula mendukung keberadaan Israel di Palestina.
Garis politik negara lain terhadap Israel di Palestina memang tidak bisa dicegah oleh Indonesia, tapi bukan berarti didukung, baik secara langsung maupun tidak lanmgsung.