Sikap Jokowi yang 'keukeuh' mengajukan Budi Gunawan sebagai pembantu dalam pemerintahannya tentu membuat rakyat Indonesia kecewa. Kita semua tahu bahwa awalnya Jokowi berencana menjadikan Budi Gunawan sebagai menterinya, namun karena ada 'stabilo merah' dari KPK akhirnya terpaksa ia urungkan. Namun ternyata itu belum berakhir, Jokowi pun mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal ke DPR. Untuk kesempatan ini, Jokowi tidak bertanya dulu ke KPK dan pura-pura lupa bahwa rakyat Indonesia tahu bahwa Budi adalah orang kena "stabilo merah".
Rakyat Indonesia tentu kecewa -saya katakan rakyat, bukan simpatisan dan relawan Jokowi, karena dia bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Kecewa karena Jokowi yang awalnya diharapkan sebagai pemimpin muda dan baru akan membuat pembaruan dalam artian positif nyatanya jauh api dari panggang. Kecewa bahwa sikapnya sendiri membuktikan tuduhan-tuduhan bahwa ia hanyalah boneka Megawati.
Saya bisa mentolelir pemilihan Puan Maharani sebagai menteri. Kita semua bisa melihat dengan mata telanjang bahwa masih banyak tokoh yang lebih layak menduduki posisi menteri daripada Puan. Jokowi sebagai pemimpin yang dibantu oleh Megawati tentu harus membalas jasanya. Salah satunya pengangkatan Puan jadi menteri. Untuk saya, itu bukan masalah besar, yang penting Puan bisa bekerja. Walaupun ada selintingan berdarkan salah satu survey bahwa Puan adalah menteri yang paling rendah dalam tingkat kinerjanya.
Memaksakan kehendak (terpaksa memaksakan) Budi Gunawan yang sejak awal sudah mendapat "stabilo merah" KPK adalah di luar batas toleransi. Stabilo merah KPK adalah indikasi kuat bahwa Budi mempunyai masalah hukum, terutama dalam korupsi. Bagaimana akan menjalankan pemerintahan bersih jika Jokowi mengangkat tersangka koruptor? Bagaimana menjalankan hukum dengan lurus, andaikan kapolrinya adalah tersangka.
Banyak orang yang berusaha membela Jokowi dengan menyalahkan DPR (Komisi III). Padahal jelas-jelas, Jokowilah yang mengajukan Budi Gunawan, calon tunggal pula. Untuk yang mempunyai akal sehat, tentu yang bersalah adalah dua-duanya; presiden Jokowi dan DPR.
Sikap Jokowi dan DPR ini memberikan masalah baru untuk Jokowi. 1. Sikap rakyat yang kecewa tambah menjadi, 2. Sikap DPR yang mengancam akan memakzulkan, 3. Jokowi mengorbankan orang bersih (Sutarman), 4. Jokowi melanggar hukum dengan mengangkat Plt Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Masalah-masalah ini tentu sangat mengancam akan eksistensi Jokowi dan orang-orang yang memanfaatkannya, maka sejak Budi Gunawan diumumkan sebagai tersangka, sasaran tembak bukan hanya KMP tapi juga KPK dan Abraham Samad.
Bahkan di Kompasiana lahir akun-akun baru yang berjuang membela kesalahan Jokowi dengan mempersalahkan KPK dan Abraham Samad. Salah satunya akun ini, http://politik.kompasiana.com/2015/01/17/rumah-kaca-abraham-samad--717544.html < /p>
Yang aneh info-infonya adalah bersumber dari salah satu kader PDIP. Tidak disebutkan orangnya. Sumbernya gelap.