Akhir-akhir ini pemerintah gencar dengan adanya program kompor listrik yang merupakan peralihan dari kompor gas elpiji. Hal ini tentu terlihat menarik, karena selain menghemat tenaga, juga menghemat waktu dan tidak perlu capek ke dapur sambil panas-panasan. Karena tentunya kompor listrik jauh lebih praktis dibanding gas elpiji yang harus sering diisi ulang.
Namun dari kompor listrik yang terlihat praktis ini, tentunya membutuhkan daya listrik yang cukup banyak, berkisar 800 hingga 1400 waat. Nah bagaimana dengan masyarakat yang daya belinya rendah.
Misalnya ada yang cuma mengisi pulsa listrik Rp 50.000 dengan daya cuma 80 Watt, tentu tidak cukup untuk satu kompor listrik. Sedangkan kemampuan beli masyarakat hanya seperti itu dengan daya meteran listrik yang rendah.
Program pemerintah tentang kompor listrik hanya bisa menyentuh kalangan menengah ke atas, sedangkan untuk masyarakat kalangan rendah cenderung akan kembali ke gas elpiji, karena bukan cuma murah, tetapi dapat menghemat biaya listrik setiap bulannya. Kalau untuk kompor listrik dengan daya sebesar itu, tentunya masyarakat akan mendapat beban biaya yang membengkak setiap bulannya.
Pemerintah juga harus mengkaji dampak ekonomi yang timbul akibat program ini, sebab secara tidak langsung akan berdampak pada beban ekonomi masyarakat yang harus mereka tanggung setiap bulannya.
Selain itu, bagi kalangan pengusaha juga akan berhitung keuntungan dan kerugian dari kompor listrik ini, sebab yang pasti biaya produksi akan semakin besar.
Dari progam diluncurkan ini, hendaknya pemerintah juga harus memikirkan alternatif lain, misalnya pengurangan daya kompor listrik yang bisa menjangkau kemampuan masyarakat di kalangan bawah yang sudah disebut diatas.
Oleh karena itu, kita berharap agar pemerintah Arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan dari setiap program yang akan dikeluarkan, karena dampak ekonomi tentu akan sangat berpengaruh terhadap setiap putusan yang dibuat.
Oleh : Yulianus Feka