Proses demokrasi Indonesia akhir – akhir ini semakin mengalami banyak kemajuan, dapat dilihat dari sistem pemilihan yang ada di Indonesia. Pasalnya pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, walikota hingga bupati bahkan di beberapa daerah pemilihan kepala desa pun melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Seiring dengan banyaknya kemajuan dalam sebuah proses demokrasi tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan baru yang muncul, contohnya dengan dilaksanakannya pemilukada melahirkan berbagai masalah baru seperti sengketa yang berakhir di pengadilan seperti yang terjadi pada pilgub sumsel, pilkada kabupaten empat lawang dan masih banyak yang lainya.
Maraknya kasus sengketa pilkada tidak lepas dari peran pihak penyelenggara pemilihan yang tidak profesional dalam melakukan tugasnya, ini dapat dilihat dari banyaknya para anggota KPUD yang dipecat oleh DKPP. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya menjadi permasalahan utama dalam demokrasi di Indonesia.
Nurjaman Center mengamati beberapa alasan mengapa jumlah Golput di Indonesia semakin tinggi jumlahnya setiap tahun. Berikut beberapa alasan mengapa rendahnya partisipasi masyarakat terhadap suatu pemilihan kerap meningkat:
1. Kurangnya Sosialisasi.
Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya tentang waktu atau tempatnya pencoblosan tetapi harus disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan tersebut, pentingnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat dalam suatu pemilihan selain akan menambah semaraknya pesta demokrasi juga masyrakat jadi lebih faham jika masa depan suatu Negara ataupun daerah akan ditentukan dari hasil pemilihan tersebut.
2. Waktu.
Waktu penyelenggaraan berbenturan dengan kesibukan aktifitas dari calon pemilih, sebaiknya pemerintah menganjurkan jika akan diadakan proses pemilihan meliburkan semua aktifitas yang ada sepeti yang terjadi dalam beberapa pilkada yang sudah di langsungkan di Serang, Kaltim serta dibeberapa daerah lainnya.
Menjelang pemilu 2014 khusus untuk pemilih luar negeri sebaiknya pemerintah bekerjasama dengan pihak KBRI untuk memintakan izin calon pemilih kepada perusahaan atau sekolahnya supaya mereka dapat menyalurkan hak pilihnya.
3. Kurang mengenal sosok Calon
Para calon peserta pemilihan harus lebih gencar mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat, alangkah baiknya jika pengenalan calon bukan hanya melalui spanduk yang bertebaran tetapi melakukan pendekatan langsung kepada masyrakat supaya masyarakat tahu siapa yang akan menjadi wakil atau pemimpinnya.