Penerimaan pegawai/karyawan baru baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun lembaga usaha milik negara mensyaratkan harus mempunyai sertifikat lulus tes TOEFL & IELTS. Kepemilikan sertifikat tersebut merupakan salah satu acuan dasar diterimanya seseorang yang sedang mencari pekerjaan untuk bisa lulus tes administrasi penerimaan karyawan baru.
Persyaratan-persyaratan tersebut muncul di lembaga-lembaga perguruan tinggi negeri maupun swasta serta penerimaan karyawan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Begitu pentingnya formalitas dalam menentukan layak atau tidak layak seseorang menjadi pegawai di negara Indonesia.
Selain harus memiliki sertifikat TOEFL & IELTS dengan skor nilai yang bervariatif sekitar 500 sampai 550 ada juga yang tidak kalah menarik yaitu calon pelamar kerja harus mempunyai surat keterangan sehat rapid tes dari rumah sakit yang direkomendasikan perusahaan.
Terkadang banyak ketidak singkronan antara posisi jabatan yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah atau perusahaan dengan prasyarat harus memiliki sertifikat TOEFL & IELTS seperti halnya penerimaan dosen Non-PNS atau penerimaan calon pegawai di BUMN yang harus memiliki sertifikat TOEFL dengan skor 500 & IELTS minimal 6 dari lembaga yang kredibel.
Selain lembaga pendidikan banyak juga dijumpai di perusahaan-perusahaan yang notabennya bukan pelayanan untuk orang asing tapi disitu dicantumkan harus memiliki nilai berbahasa inggris yang fasih baik dari segi tulisan maupun ucapan. Rata-rata hal tersebut hanya sekedar formalitas semata menjadikan kita semakin rentan menjadi pengangguran dibandingkan bisa bekerja di negara kita sendiri.
Sebagai lulusan baru jadi seorang sarjana yang ingin mencari kerja di lembaga pemerintahan harus siap-siap dengan syarat-syarat tersebut yang bisa dibilang sangat membebani dan menyusahkan untuk seseorang yang baru mencari pekerjaan. Mungkin dengan adanya aturan kita bisa terseleksi secara otomatis mana yang layak dan mana yang tidak layak sebagai pegawai/karyawan, tapi bukan berarti malah mempersulit masyarakat untuk mencari pekerjaan yang semakin tahun anggka pengangguran di Indonesia semakin meningkat pada lulusan pendidikan sarjana. Seolah-olah yang dirasakan adalah mengapa harus mengeyam pendidikan sampai perguruan tinggi pada ujungnya harus menghadapi sistem birokrasi pekerjaan yang berbelit-belit.
Hampir 5,89% angka pengangguran lulusan sarjana di Indonesia setiap tahunnya meningkat, dengan angka lulusan pertahunnya sekitar 498 ribu lulusan sarjana baru menurut data Biro Pusat Statistik (BPS). Apakah problem pengangguran seperti ini pemerintah memberlakukan sistem penerimaan pegawai yang malah menyusahkan ketimbang mempermudah, selain masalah jumlah lapangan pekerjaan yang lebih sedikit ketimbang jumlah angka pencari kerja.
Seharusnya hal-hal yang seperti ini menjadi pertimbangan bagi setiap lembaga pemerintah untuk bisa mengevaluasi calon pegawai baru dengan prasyarat yang lebih fleksibel dan mudah. Jika disurvei secara keseluruhan sarjana yang baru lulus kuliah yang sedang mencari pekerjaan apakah memiliki sertifikat TOEFL & IELTS atau tidak pasti mereka menjawab kebanyakan tidak memiliki, mungkin karena sama sekali tidak tahu atau mungkin tidak mengerti kegunaannya.
Melihat hal tersebut diharapkan sistem yang ada sekarang agar bisa lebih baik lagi, mudah, praktis tanpa membebani masyarakat sipil di kota lebih-lebih lulusan sarjana yang berasal dari pedesaan terpencil di Indonesia. Bukan berarti mengesampingkan bahasa inggris sebagai bahasa yang di pandang sulit dan ribet tapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu nasib pengangguran yang ada di Indonesia saat sekarang ini.