Pengangkatan Budi Waseso (BUWAS) mantan Kepala BNN menjadi Dirut BULOG membawa amgin segar untuk mengendalikan ekonomi pangan khususnya ekonomi beras nasional.
Di pundak Buwas, harapan seluruh masyarakat Indonesia digantungkan. Masyarakat berharap mampu menikmati beras dengan harga terjangkau dan para petani padi dapat menikmati harga gabah yang menguntungkan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Kepemimpinan Buwas di BULOG diharapkan mampu mengendalikan ekonomi perberasan Indonesia sehingga kisruh beras yang selalu berulang setiap tahun tidak muncul lagi.
Kartel Gabah dan Beras
Kartel gabah dan beras sudah lama terbentuk dan menancapkan eksistensinya sejalan dengan program swasembada beras era orde baru. Tiga puluh tahun yang lalu sekitar tahun 1990-an saya menemukan struktur pasar oligopoli pada beras dan oligopsoni pada gabah yang dikuasai oleh beberapa pedagang besar sekaligus sebagai pengusaha industri beras membentuk sebuah kartel. Memang pedagang pembeli gabah banyak tapi mereka adalah pasukan dari pemain kartel. Eksistensi kartel beras dan gabah tersebut sampai saat ini masih ada. Mereka sebagai pemilik stok beras, sebagai penentu dan pengendali harga jual beras konsumen dan harga beli gabah petani.
Dengan struktur pasar beras dan gabah seperti ini, peran Bulog sebagai penentu dan pengendali harga beras dan gabah menjadi sangat lemah karena kemampuan BULOG beli gabah juga terbatas, pengadaan BULOG sebagian besar dalam bentuk beras. Sudah bisa ditebak kepada siapa BULOG beli beras domestik? Peran BULOG lebih banyak pada bantuan untuk bencana, kelaparan, kekurangan pasokan karena gagal panen dan lainnya yang sifatnya situasi darurat.
Dengan struktur pasar gabah dan beras seperti itu, maka yang mengendalikan harga beras di tingkat konsumen dan harga gabah di tingkat petani adalah para pemain kartel. Mungkinkah BULOG dibawah kepemimpinan Buwas mampu menjinakkan para pemain kartel tersebut?
Amunisi yang Dimiliki BUWAS
Ada dua amunisi yang dimiliki BULOG saat ini untuk menstabilkan harga beras di tingkat konsumen dan gabah di tingkat petani, yaitu: (1) HPP (Harga Pmbelian Pemerintah) dan (2) BULOG sebagai entitas perusahaan atau Perum.
Setelah reformasi, IMF mengamputasi seluruh perlindungan petani yang telah diciptakan oleh pemerintahan sebelumnya. Harga Dasar Gabah (HDG) diganti dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga pemerintah terlepas secara hukum untuk melindungi petani. Bulog diganti dari Lembaga non Departemen menjadi Perum, institusi yang dibebani fungsi sosial tapi bentuknya bisnis.
Pasca era reformasi kebijakan HDG dipandang tidak efektif menjamin harga minimum yang telah ditetapkan karena instrumen pendukungnya yaitu pembatasan impor hanya melalui pengenaan tarif sering tidak efektif karena anjloknya harga beras dunia, dan kemampuan Bulog menjadi terbatas selain karena statusnya berubah menjadi Perum, juga kemampuan mengelola gabah terbatas. Akibatnya HDG yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi tidak efektif.