Tahun 2022 sampai 2024 adalah tahun politik. Partai dan elit politik sudah mulai bersiap-siap "bertarung" untuk menentukan sikap dan langkah politik guna merebut simpati masyarakat.
Di pihak lain, masyarakat pun harus lebih cerdas mencermati sejauh mana partai dan elit politik memperlihatkan keberpihakannya dalam politik dan kebijakan kesehatan di Indonesia.
Pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal bagaimana pemerintah dan
masyarakat kelabakan menghadapinya.
Karena itu, partai dan elit politik yang akan bertarung tahun 2024 dan membentuk pemerintahan berikutnya wajib memahami betul bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia (HAM), sehingga mereka perlu memiliki keberpihakan dalam politik dan kebijakan kesehatan.
Keberpihakan partai dan elite politik menjelang 2024 dapat kita lihat dari kebijakan dan program yang ditawarkannya. Namun kebijakan dan program kesehatan yang ditawarkan pun masih perlu dicermati, apakah berbasis kebutuhan dan tuntutan kesehatan masyarakat Indonesia?
Pertanyaannya, apakah para elit politik sudah benar-benar memahami isu-isu penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak?
Ketua Umum PB IDI 2012-2015 dr. Zaenal Abidin MH, menegaskan, salah satu isu yang harus dipahami para elit politik adalah bidang kesehatan. Harus dipahami bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia (HAM).
Persoalannya, peningkatan derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh intervensi keputusan politik. Bila elit politik memiliki wawasan politik kesehatan yang baik tentu diskursus tentang "Kesehatan Nasional" tidak lagi berbelok arah menjadi "Kesakitan Nasional".
"Karena, selama ini agenda dan program bidang kesehatan didominasi program kesakitan, orang sakit dan rumah sakit," ungkap dr. Zaenal yang juga mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Dikatakan, keberpihakan partai dan elite politik menjelang 2024 dapat kita lihat dari kebijakan dan program yang ditawarkannya. Apakah berbasis kebutuhan kesehatan dan tuntutan kesehatan masyarakat Indonesia?