Ketika melihat pemberitaan di media akhir-akhir ini, kita disuguhkan oleh Perang Diksi juga Metafora, terkadang juga hanya retorika belaka, didalam Kontestasi Demokrasi menyambut tahun Politik 2019.
Seperti Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo yang berbicara tentang "The Economics Of Stupidity" yang seakan seperti mengutip Kampanye Kepresidenan Bill Clinton pada tahun 1992 melawan George Bush, "Make Indonesia Great Again", juga Cawapres Sandiaga Uno yang menganalogikan slogan serapan Donald Trump tersebut dengan Berjaya nya ekonomi Indonesia di zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dulu.
Jangan lupakan juga Calon Pertahana, Joko Widodo, dengan "Winter is Coming" nya sampai Politisi "Sontoloyo". Masih lekat juga tentang Cawapres Sandiaga Uno dengan Tempe setipis kartu ATM sampai harga nasi sepiring di Jakarta lebih mahal daripada di Singapura. Perang Diksi seakan sudah menjadi bagian dari strategi Politik. Namun kita harus menyadari, Kontestasi Politik adalah tentang Program apa yang ditawarkan bagi masyarakat.
Kedua calon seakan belum menampilkan program-program apa saja yang akan ditawarkan untuk masyarakat. Baik Pertahana maupun Oposisi seharusnya memanfaatkan kelebihan masing-masing dalam menyampaikan ide, gagasan, dan program. Masalah ekonomi, penyediaan lapangan kerja baru, seakan hanya menjadi sebuah harapan tanpa program jelas. Dengan waktu yang tidak sebentar menjelang Pemilihan Umum, tentunya rakyat sudah menunggu, program-program apa yang akan ditawarkan dari kedua kubu.
Merefleksi dari Pemerintahan Pertahana 4 tahun kebelakang, tentu masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Seperti Komnas HAM yang memberikan rapor merah pada pemerintahan Pertahana, seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh kubu oposisi untuk memberikan alternatif program mengenai hal tersebut.
Masalah Ekonomi yang disuarakan oleh Oposisi seakan hanya sekedar teriakkan tanpa solusi berarti. Dari pihak Pertahana, seharusnya juga memberikan solusi terhadap rapor-rapor merah yang harus diperbaiki selama 4 tahun ke belakang. Banyak hal-hal fundamental seperti Hukum sampai pada masalah Defisit BPJS yang harus ditangani secara baik. Tentunya, masyarakat butuh referensi untuk memberikan hak suaranya.
Terlebih, jumlah pemilih pemula pun cukup tinggi yakni hamper 5 Juta pemilih. Rakyat tentu butuh Isi, bukan hanya sebuah Diksi. Karena proses Demokrasi sejatinya harus menghasilkan satu paket kebijakan untuk masyarakat. Patut ditunggu bagaimana kedua kubu memamaparkan program-program apa yang akan dijalankan ketika terpilih nanti.