Biro strategi adalah unit yang mengkoordinir penyusunan proposal. Sekaligus menjadi juru hubung Pelindo4 dengan Kantor Meneg, kementerian Keuangan dan DPR.
Saudara Kusmahadi sebagai kepala biro dan sdr Teguh asisten kabiro terkait sangat sibuk. Kerja keras dan cerdas demi sukses PMN 2 Triliun. Mengkompilasi bahan bahan yang ada, menampung aspirasi BOD dan juga melengkapi tindak lanjut koreksi dari Pemerintah dan Parlemen. Salut untuk kesungguhan kerja mereka berdua.
Dari 9 proyek penerima PMN, Kendari New Port adalah pelabuhan baru yang saat itu belum ada. Akan dibangun pelabuhan Bungkutoko kearah laut diluar rencana jembatan baru Teluk Kendari. Pelabuhan baru yang dinamakan Kendari New Port.
Sedangkan untuk 8 pelabuhan yang lain akan dibangun di lokasi eksisting, tidak memerlukan lagi master plan baru.
Untuk bisa mulai membangun Kendari baru, maka harus ada Master Plan pelabuhan yang disetujui kementerian Perhubungan. Sebelum Menteri Perhubungan menanda tangani Master Plan, harus ada pula rekomendasi persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Mengingat PMN akan cair paling lambat akhir tahun 2015, untuk bisa membangun KNP (Kendari New Port) harus ada extra effort. Khususnya untuk penerbitan Master Plan.
Saya ingat sore itu, sekitar pukul 15.30 didampingi pak Susantono direktur Fasilitas & Peralatan serta staf kantor pusat dan cabang Kendari kami diterima Gubernur beserta jajaran di ruang rapat utama di kota Kendari.
Ekspose kurang lebih 40 menit tentang rencana pembangunan KNP. Dilanjutkan tanya jawab sampai pukul 17.15. Dan surprise, pukul 21.00 Gubernur Sulawesi Tenggara pak Nur Alam telah menanda tangani surat rekomendasi ke Menhub. Bahkan untuk mempercepat pembuatan master plan, pak Gub mengajak saya menghadap Menteri Perhubungan pak Ignasius Jonan.
Urusan master plan KNP nampaknya akan bergulir lancar, lega. Untuk mekanisme administrasi, Pelindo4 didampingi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) SulSel menyusun tata kelola khusus terkait pengelolaan PMN, sebagaimana instruksi dari KemenKeu.
Master Plan dan tata kelola sudah running well, kini saatnya manggung pada sidang DPR di Senayan.
Bersama sekitar 15 BUMN yang lain, anggaran Rp 40 Triliun akan dikucurkan. Ini skim PMN baru yang sebelumnya langka terjadi. Koordinasi di DPR pun belum tertata. Sehingga belum jelas komisi mana yang harus menanganinya.