Aset Digital dan Hukum: Masih Abu-abu?
Oleh: Muhammad Ari Pratomo
Di tengah revolusi digital global, dunia menyaksikan munculnya bentuk-bentuk kekayaan baru yang tak kasat mata---cryptocurrency, NFT (non-fungible tokens), tokenisasi aset, dan berbagai bentuk kepemilikan digital lainnya. Nilainya bisa miliaran, namun dalam kaca mata hukum Indonesia, banyak dari aset digital ini masih menggantung tanpa kejelasan posisi.
Sebagai seorang pengacara yang terlibat langsung dalam isu-isu hukum kekinian, saya melihat bahwa aset digital bukan sekadar tren, melainkan realitas ekonomi baru yang harus disikapi secara serius. Sayangnya, pendekatan hukum kita masih bersifat reaktif dan sektoral, belum menyentuh aspek fundamental seperti:
Siapa pemilik sah aset digital?
Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa?
Apa dasar perlindungan konsumen atau investor?
Bagaimana status waris dari aset digital bila pemilik meninggal?
Ketiadaan jawaban hukum yang komprehensif membuat banyak pelaku usaha dan masyarakat berjalan di atas lapisan tipis ketidakpastian hukum. Ini bukan hanya merugikan dari sisi ekonomi, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan dan manipulasi.
Dalam pandangan saya, Indonesia harus berani keluar dari paradigma "mengekor" negara lain. Kita harus membentuk kerangka hukum digital yang mandiri, progresif, dan berpihak pada kejelasan hukum. Negara seharusnya tidak hanya hadir sebagai regulator administratif, tapi sebagai arsitek hukum digital yang berdaulat.
Saya mengusulkan pendekatan regulasi berbasis prinsip: