Salah satu prasarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan bangsa. Kemajemukan ini diapresiasi sebagai sunnatullah. masyarakat majemuk ini tentu memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan yang lainnya.
Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Namun kadang-kadang perbedaan-perbedaan ini menimbulkan konflik antara mereka. Maka sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini di munculkan konsep atau paham kemajemukan (pluralisme).
Dalam perspektif ilmu sosial, pluralisme yang meniscayakan diversitas dalan masyarakat memiliki dua wajah yaitu konsesus dan konflik. Konsensus mengandaikan bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu akan bertahan hidup karena para anggotanya menyepakati hal-hal tertentu sebagai aturan bersama yang harus ditaati, sedangkan teori justru memandang sebaliknya bahwa masyarakat yang berbeda-beda itu akan bertahan hidup karena adanya konflik.
Teori ini tidak menafikkan adanya keharmonisan dalam masyarakat. Keharmonisan terjadi bukan karena adanya kesepakatan bersama, tetapi karena adanya paksaan kelompok kuat terhadap yang lemah.
Kehadiran agama tentu saja masuk dalam budaya bangsa Indonesia. Karena itu pluralisme dengan sendirinya identik dengan multikulturalisme. Semboyan Bhineka Tunggal Ika terpatri dalam semboyan negara kita, Garuda Pancasila menegaskan bahwa bangsa kita menganut prinsip pluralisme.