Indonesia dikenal dunia bisnis internasional sebagai negara dengan pasar konsumen yang menjanjikan. Fakta tersebut merupakan salah satu fakta menarik terkait Indonesia yang dinyatakan oleh berbagai laporan analisis pasar di dunia seperti USAID (United State Agency for International Development), McKinsey & Company, Credit Suisse AG serta lembaga-lembaga riset lainnya.
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, McKinsey & Company menyatakan Indonesia sebagai negara yang menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang tinggi.
Adapun 5 (lima) bidang yang menjanjikan tingkat pengembalian investasi tertinggi berdasarkan "tingkat pengeluaran utama tahunan konsumen Indonesia" yaitu bidang jasa keuangan, wisata, kesehatan, pendidikan dan barang kebutuhan pribadi. Maka wajar apabila kemudian investasi dibidang jasa keuangan meningkat pesat, namun dilain pihak investasi dan bisnis dibidang kesehatan dan pendidikan masih belum terlalu diperhatikan.
Data Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa dari total 260 juta penduduk di Indonesia, sebanyak 50% adalah penduduk usia sekolah (PUS). Berdasarkan angka tersebut, tidak salah apabila kemudian bidang pendidikan dinyatakan sebagai salah satu dari lima bidang dengan tingkat pengembalian investasi tertinggi di Indonesia.
Mendukung hal tersebut, WTO melalui General Agreement of Trade in Services(GATS) menetapkan bidang pendidikan sebagai salah satu bidang jasa komersil yang dapat diperdagangkan secara internasional.
Penandatanganan kesepakatan tersebut mendorong ratifikasi kebijakan pemerintah Indonesia terkait investasi di bidang pendidikan sejak tahun 1994 yang membuka sektor pendidikan bagi investasi asing.
Sebagai dampaknya, beberapa negara maju seperti Inggris, Belgia dan bahkan Australia mendulang pendapatan hingga mencapai 5% terhadap PDB negaranya melalui eksport pendidikan ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Berbanding terbalik dengan fakta di atas, pemerintah Indonesia justru masih mengkategorikan pendidikan sebagai pengeluaran terhadap PDB (persentase kontribusi terhadap PDB negatif). Meski banyak kontroversi yang muncul terkait disandingkannya kata "pendidikan" dan "bisnis", namun sudah saatnya pemerintah mulai memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dapat menarik investor lokal untuk mulai menilik ranah investasi pendidikan, baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi serta pendidikan non-formal dan jasa pendidikan lainnya.
Bebarapa pihak mungkin merasa kuatir mengenai sisi etika dari "bisnis pendidikan", hal ini terlihat dari maraknya artikel serta karya ilmiah terkait pengaruh negatif dari liberalisasi pendidikan. Namun siapa lagi yang dapat mengerti pentingnya budaya, pekerti serta nilai-nilai bangsa ini selain kita. Disinilah pentingnya edukasi bagi para investor lokal diperlukan melalui peran pemerintah.
Alangkah idealnya apabila investasi di bidang pendidikan tidak hanya mampu mendorong peningkatan terhadap kontribusi pendapatan PDB Indonesia, namun juga mendorong terciptanya suasana investasi pendidikan yang mengarah pada "SAYA INDONESIA SAYA PANCASILA", melalui peran investor-investor lokal dan pemerintah secara bersama-sama.