Gerakan Cinta Nusantara(2)
Kepariwisataan sesuai instruksi presiden nomor 9 tahun 1969 bertujuan meningkatkan pendapatan devisa; memperluas lapangan kerja; dan memperkenalkan keindahan alam budaya Indonesia. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat saat ini, maka kepariwisataan perlu ditinjau dalam kerangka wawasan nusantara di era digital. Mengacu pada Tap MPR 1999, kepariwisataan dilihat dari sudut pandang dan sikap tentang lingkungan, alam beserta keberadaan yang beragam dari negeri ini. Sedangkan wawasan nusantara adalah pemahaman terhadap bangsa Indonesia dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pertahanan dan keamanan.
Nilai strategis yang dapat ditarik adalah upaya-upaya dalam memprioritaskan persatuan kesatuan bangsa dan wilayah guna mencapai tujuan nasional. Maka, hakikat Nusantara dapat diartikan sebagai keutuhan nusantara ditinjau dari kearifan lokal, budaya serta sumber daya manusia, alam Indonesia. Berdasarkan hal inilah kepariwisataan menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional sekaligus aspek yang paling terkena imbas di masa pandemi Covid 19. Hal ini secara jelas tertera pada pasal 4 UU Kepariwisataan yang diantaranya mengacu pada kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran, melindungi alam, memperkokoh jati diri bangsa dan persatuan NKRI.
Hakikat
Beranjak dari paparan di atas, dapat dimengerti bahwa menjaga kesatuan NKRI adalah juga menjaga kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Hakikat Wawasan Nusantara dalam pemulihan sektor Pariwisata akan ditinjau menurut azas-azas dalam wawasan nusantara mencakup azas solidaritas, kejujuran, kesamaan tujuan, keadilan, kerjasama dan kesetiaan. Solidaritas diletakkan sebagai azas pertama karena hubungan antar manusia dalam kehidupan berbangsa dengan berbagai latar belakang sangat penting. Rasa saling menghormati dan percaya ini dicerminkan dalam hubungan antar suku, agama dan golongan dan juga lintas negara.
Selama masa pandemi yang berimbas pada berbagai aspek kehidupan, disebabkan selama lebih dua tahun masyarakat tidak dapat saling bertatap muka dan mengunjungi, sehingga pergerakan ekonomi khususnya pariwisata mengalami kemunduran. Solidaritas antar masyarakat sangat tampak diantaranya pada pemberian vaksin yang juga melibatkan pihak swasta serta sukarelawan baik dari organisasi maupun personal. Dalam praktek nyata adalah bagaimana setiap warga memiliki tangungjawab untuk menaati peraturan dan protokol kesehatan baik dalam wilayahnya maupund daerah atau negara yang dikunjungi.
Azas Keadilan tampak dari pembagian hak dan kewajiban yang adil berlaku kepada siapapun. Salah satu upaya Indonesia dalam pemulihan sektor pariwisata adalah gaining trust dengan cara melakukan adaptasi, inovasi serta kerjasama antar sektor dan wilayah. Dalam hal ini dunia usaha termasuk pariwisata mendukung kebijakan yang diambil pemerintah diantaranya adalah Pemberlakukan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta percepatan vaksin, termasuk kebijakan karantina dan PCR test untuk para turis maupun pendatang.
Perlakuan ini berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Azas keadilan sangat berkaitan dengan azas kejujuran. Dimaksud disini yaitu pihak-pihak berwenang baik pemerintah maupun swasta perlu bertindak sesuai fakta dan memberi data serta informasi yang tepat. Sebagai contoh, Pemerintah memberikan label wilayah Zona Merah bagi daerah yang jumlah kasus Covid-19 sangat tinggi; demikian halnya dengan Zona Hijau dan Zona Kuning. Penentuan tersebut harus didasari data-data yang akurat serta diinformasikan kepada seluruh masyarakat agar secara bersama bertindak waspada.
Teknologi
Azas Kejujuran juga menyangkut pada transparansi dan akses informasi yang mudah diperoleh termasuk informasi seputar dunia kepariwisataan. Menyediakan informasi yang akurat dan komunikatif akan memudahkan wisatawan lokal maupun mancanegara saat berada dalam wilayah wisata tertentu. Inforasi yang jelas bagi sebuah obyek wisata akan turut menjaga budaya setempat sehingga wisatawan yang datang dapat menyesuaikan diri dengan tradisi lokal, disamping menghindari benturan kepentingan.