Pengumuman larangan ekspor minyak sawit dilakukan oleh presiden Joko Widodo pada Jum'at, 22 April yang lalu sehabis memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Hasilnya tentu saja menuai banyak pro kontra. Kebijakan semacam ini tercium sangat tergesa dan cenderung hanya terlihat populis saja.
Harga minyak sawit di pasaran terpantau masih stabil di sekitar 25000 ribu rupiah. Menurut pantauan dari Media Balaitani untuk minyak goreng curah berada di sekitar harga 19.000 rupiah per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng kemasan rata-rata berkisar 24.500 rupiah sampai 25.700 rupiah per kilogram yang ada di alfamart dan indomart. Lantas bagaimana dengan harga minyak goreng eceran di tingkat warung manisan terendah di pelosok-pelosok? mungkin harga sudah tembus sekitar 30.000 rupiah per kilogramnya.
Patut digarisbawahi memang tanggal berlaku efektif untuk pelarangan ekspor oleh presiden adalah 28 April 2022 mendatang. Artinya saat ini memang produk yang masih beredar adalah hasil produksi minyak sawit dengan harga bahan pokok berkisar 3.000-3.500 rupiah. Lantas kapan harga minyak goreng akan beranjak turun apabila kebijakan ini berhasil memberikan dampak?
Situasi harga tandan buah segar saat ini mengalami penurunan yang signifikan di harga 1.700 sampai 2.000 rupiah per kilogram. Artinya larangan ekspor belum berlaku tetapi stakeholder terkait sudah mengambil ancang-ancang menurunkan harga TBS. Lantas siapa yang akan diuntungkan dari gap harga bahan baku ini? yang pasti pendapatan petani sawit akan kembali mengalami penurunan.
Seperti harga-harga sebelumnya yang tentu sudah terlanjur naik maka akann sangat sulit mengalami penurunan kembali. Minyak goreng diperkirakan akan mengalami penurunan secara bertahap namun tidak akan kembali normal seperti setidaknya di awal-awal tahun yang lalu.
Dampak lain dari kebijakan ini tentu saja hilangnya pendapatan dari keran ekspor minyak sawit yang menyumbang pendapatan cukup tinggi setiap bulannya sekitar 42 T rupiah dilansir dari CNBC Indonesia (24 April 2022). Harapan tentu saja dari adanya surplus dari produk ekspor lainnya yang mungkin tidak sebesar produk minyak sawit nominalnya.
Dampak jangka panjang kebijakan ini adalah melimpahnya stok bahan mentah yang harus segera dicarikan alternatif menjadi bahan baku produk turunan sawit lainnya yang lebih bernilai ekonomis berkelanjutan. Misalnya untuk pembuatan bahan bakar kendaraan maupun produk ramah lingkungan lainnya.
Terakhir, masalah mafia minyak goreng yang meskipun mungkin tidak sebesar mafia migas harus segera diberikan efek jera. Para pemain bisnis yang terlibat terus diusut hingga ke akar dan dalangnya. Selain itu perlu juga dibuatkan kebijakan komprehensif terkait pergerakan jumlah batas ekspor minyak sawit. Pintu ekspor sebaiknya diberi semacam pengaman oleh pemerintah sekaligus mengawasi kegiatan ekspor impor oleh perusahaan terkait.