Universitas Diponegoro (Undip) Semarang telah memberikan Gelar Doktor Honoris Causa di Bidang Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan kepada Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Penganugerahan gelar tersebut dilaksanakan di Kampus Undip Tembalang-Semarang pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2016.
Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama SH M.Hum, dalam sambutannya menyatakan bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari Undip tersebut kepada Ibu Susi Pudjiastuti dengan pertimbangan utama pada kemampuan akademiknya, yang tercermin dalam penyusunan berbagai kebijakannya yang telah menerapkan kaidah akademik dengan baik, terstruktur, dan nyata.
Adapun pidato penganugerahan gelar oleh Ibu Susi Pudjiastuti berjudul “Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia".
Penyampaian pidato penganugerahan gelar oleh Ibu Susi Pudjiastuti. Gambar: Dokpri
Disampaikan bahwa saat ini, Indonesia telah melangkah dari sekedar negara penghasil sumberdaya perikanan, menjadi negara yang memulai best practices di bidang penegakkan hukum dan pengelolaan perikanan yang bertanggung-jawab. Indonesia telah dicatat oleh dunia sebagai negara yang menentang keras praktik IUU fishing dan kejahatan perikanan serta kejahatan-kejahatan lainnya yang terkait dengan perikanan.Setelah ikhtiar pemberantasan IUU fishing berhasil menumbuhkan efek jera (deterrent effect) dalam dua tahun terakhir ini, peluang pengelolaan perikanan dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sangat terbuka lebar.
Saat ini, stok ikan di perairan Indonesia semakin banyak, dan nelayan Indonesia mulai dapat menikmati kekayaan laut Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri, setelah berpuluh-puluh tahun dieksploitasi oleh kapal-kapal ikan asing dan eks-asing.
Meskipun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa adalah konsistensi dalam melaksanakan reformasi tata kelola perikanan.
Tantangan lainnya adalah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mampu memastikan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dilaksanakan dengan konsisten.
Tantangan pemberantasan illegal fishing akan terus ada karena luasnya wilayah Indonesia, kayanya sumberdaya kelautan dan perikanan (dibandingkan dengan wilayah laut negara-negara lain), dan keterbatasan kapasitas pengawasan dan pemantauan, serta dorongan negara-negara lain untuk tetap menjarah lautan kita, dikarenakan sumberdaya perikanan mereka telah terkuras habis.
Press conference menjelang penganugerahan gelar. Gambar: Dokpri
Dengan demikian, efektivitas pemberantasan illegal fishing melalui best practicesyang dilakukan lembaga-lembaga penegakan hukum maupun Satgas 115 selama dua tahun belakangan ini perlu tetap dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan.Selamat kepada Ibu Dr. (HC) Susi Pudjiastuti.