Keberlangsungan BPJS Kesehatan sangat diperlukan. Keberadaannya sangat berguna untuk memastikanketerjaminan sosial kesehatan masyarakat. Kesehatan, kita tahu, adalah suatuhal primer yang perlu. BPJS kesehatan terutama berguna bagi mereka yang secarafinansial sangat terbatas. Kita tahu masyarakat Indonesia masih banyak yangkesusahan secara finansial. Akibatnya, upaya untuk hidup sehat kurang mendapatperhatian.
Dengan demikian,program BPJS, betapapun belum maksimalnya pendistribusiannya, misalnya tak jarangyang mampu memperoleh BPJS tetapi yang miskin, sungguh-sungguh membutuhkan,tidak mendapatkannya, tapi keberadaannya perlu terus diteruskan. Pemerintahperlu terus mendorong masyarakat hidup sehat melalui program BPJS kesehatanini.
Hanya saja belakangan muncul pemberintaan bahwa BPJS kesehatan mengalami defisit keuangan. Sontakpersoalan ini menjadi sorotan publik. Pemerintah tentu tidak tinggal diam.Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,Puan Maharani, segera mengambil tindakan cepat. Dia memimpin rapat pembahasanperihal defisit keuangan BPJS Kesehatan ini di kantornya hari Rabu 21 Juni 2017(tribunnews, 21/6/2017).
Apa yang diperbincangkan dalam rapat itu adalah perihal mengatasi defisit ini. Persoalanini memang rumit tapi mendesak demi keterjaminan kesehatan masyarakat. Defisitkeuangan tidak boleh menjadi penghadang program ini. Dalam rapat itu, PuanMaharani mengusulkan solusi. Dia menyebutnya sebagai 'solusi gotong royong'.Solusi ini diharapkan untuk bisa mengatasi masalah defisit yang sedang terjadidan dialami oleh BPJS Kesehatan.
Apa yang dimaksud sebagai 'solusi gotong royong' dalam usulan Puan Maharani? Yakni pemerintahdaerah (selanjutnya disingkat Pemda) harus turut serta berpartisipasi dalam mengatasidefisit keuangan BPJS Kesehatan ini. Pemda diminta untuk mengalokasikansebagian anggaran kesehatannya sebesar minimal 10 persen dari APBD.
Puan Maharani mengungkapkan: "Kalau anggaran di Pusat itu 5 persen, di tempat mereka ituminimal 10 persen, kemudian sebagian dipergunakan gotong-royong untuk pelayanankesehatan BPJS (Kesehatan) di provinsi dan kabupaten/kota" (tribunnews,21/6/2017).
Sementara inilah yang diajukan oleh Puan Maharani. Semoga ini segera ditindaklanjuti. Kitaberharap masalah ini segera diatasi. Kesehatan masyarakat Indonesia adalahharga mati.