Secara teoritis banyak pakar kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat harus didasarkan atas aspirasi dan tuntutan akan upaya penyelesaian masalah yang ada.
Dalam prosesnya pengambilan keputusan harus didasarkan secara terbuka, profesional dan didasarkan kepada prosedur yang berlaku.
Dominasi satu aktor yang memaksakan kehendak dalam formulasi kebijakan, maka akan menghasilkan kebijakan yang gagal (fail policy) atau tidak dapat diterapkan (unsuccessfull policy).
Bercermin dari pemahaman tersebut, dikaitkan dengan pemindahan ibukota maka sudah seharusnya kebijakan pemindahan ibukota didasarkan atas dorongan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada di Jakarta sebagai ibukota selama ini. Pemerintah tidak bisa lagi berdiri secara satu pihak dalam mengartikulasikan masalah pemindahan ibukota.
Proses identifikasi, pemetaan masalah, penentuan ukuran/indikator dalam menentukan lokasi ibukota serta penentuan lokasi ibukota baru harus didasarkan atas penilaian multi-aktor.
Sehingga akan menghasilkan kebijakan pemindahan ibukota yang selain kredibel dan akuntabel karena didasarkan oleh kajian yang benar, juga akan didukung oleh semua aktor dikarenakan kebijakan tersebut didasarkan dan lahir atas kesepakatan bersama semua aktor.
Kedepannya pemerintah harus terbuka dan akomodatif terhadap semua elemen yang terkait dengan pemindahan ibukota, hal ini didasarkan bahwa keberhasilan pemindahan ibukota didasarkan atas kerjasama semua pihak sesuai dengan peran masing-masing, bukan atas dominasi satu pihak semata.