JAKARTA, KOMPAS.com - Istana membantah pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar untuk menangani dampak gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, anggaran penanganan dampak gempa Lombok lebih dari Rp 4 triliun.
"Menteri Keuangan sudah diberi instruksi oleh Presiden, anggarannya lebih dari Rp 4 triliun. lebih dari Rp 4 triliun loh ya. Jadi tidak benar kalau anggarannya disebut hanya Rp 38 miliar," Ini supaya tidak ditafsirkan macam-macam," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).
Baca juga: Presiden Jokowi Teken Inpres Penanganan Gempa Lombok
Diketahui, yang menyebutkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar untuk menangani gempa Lombok yaitu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Ia mengungkapkan hal itu dalam akun Twitter-nya, @RachlandNashidik.
Pramono melanjutkan, pernyataan itu tidak masuk akal. Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi sudah berjanji akan memberikan uang tunai kepada warga korban gempa untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.
Mengingat jumlah rumah yang rusak sangat banyak, kata Pramono, tak mungkin pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar saja.
Baca juga: 5 Fakta Terbaru Gempa Lombok, Hoaks Gempa Besar hingga Bantuan Uang untuk Korban Gempa Lombok
"Rumah yang rusak saja dibagi ke tiga klasifikasi. Rusak berat dapat Rp 50 juta, rusak sedang dapat Rp 25 juta dan rusak ringan mendapatkan Rp 10 juta. Itu saja angkanya sudah sangat besar sekali," ujar Pramono.
"Jadi kalau para politikus ada yang mengembangkan isu anggaran yang diberikan pemerintah hanya Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang terjadi di Lombok," lanjut dia.
Anggaran itu pun berpotensi bertambah lagi mengingat masih terjadinya gempa bumi susulan.