JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menekankan agar pemerintah bersikap netral dalam Pilkada 2018.
SBY menyinggung masa lalunya ketika memimpin Indonesia.
Sebagai Presiden ketika itu, SBY mengklaim tetap bersikap netral pada Pemilu 2014, meskipun saat itu elektabilitas Demokrat jeblok.
Saat itu, elektabilitas Demokrat turun dari 20,85 persen menjadi 10,19 persen.
"2014, Partai Demokrat sedang susah waktu itu. Kami bolehlah digempur. Elektabilitas kami menurun drastis. Saya tetap konsisten, netral. Tidak perlu ada yang bantu-bantu," kata SBY saat ditemui di Cikeas, Bogor, Rabu (27/6/2018).
"Alhasil memang Partai Demokrat menurun separuh suaranya, tidak apa-pa. Kami mengakui. Ikhlas. Karena memang waktu itu saya nilai, pemilu berlangsung secara jujur dan adil," lanjut dia.
Baca juga: Ngabalin: SBY Baperan...
SBY menambahkan, menang dan kalah merupakan keniscayaan dalam pilkada dan pemilu. Karena itu, ia meminta semua kandidat dan partai harus siap menerima keduanya.
Hal itu, kata SBY, akan bisa diterima oleh kandidat dan partai jika TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Badan Intelijen Negara (BIN) bersikap netral.
"Itulah mengapa saya selalu dari dulu sampai sekarang konsisten untuk menjamin jujur dan adilnya setiap pilkada dan pemilu termasuk netralitas para aparatur negara dan pemerintah," tutur SBY.
"Tujuannya itu, supaya kalau memang tidak terpilih, kalah, ya harus menerima, karena memang pelaksanaannya jujur dan adil. Sebaliknya kalau tidak jurdil saya khawatir nanti ketidakpuasan itu dilampiaskan dengan cara-cara yang tidak baik," lanjut dia.