JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj berpendapat bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan momentum untuk menguji kedewasaan masyarakat Jakarta dalam menempuh kesanggupan hidup bersama berdasarkan asas kewarganegaraan dan konstitusi.
Politik yang terjadi selama Pilkada, kata Said Aqil, adalah upaya perbaikan hidup bersama menuju jalan keselamatan.
Mengutip pendapat Imam al ghazali, Said Aqil menuturkan politik memiliki dua kutub pengandaian.
(Baca: Sandi Mengaku Kekayaannya Bertambah Selama Maju pada Pilkada DKI 2017)
Di satu kutub, tuntutan ideal-normatif dan di kutub lain tarikan praktis-empiris. Pengertian moderat ini selalu relevan untuk mengukur kedewasaan berpolitik.
"Setiap proses yang condong pada perbaikan hidup bersama, oleh karenanya, bisa disebut sebagai politik. Sebaliknya, jika kecenderungan jatuh pada perusakan, proses itu bukan lagi politik, melainkan perang. Pilkada DKI 2017 adalah bagian dari proses politik, bukan perang," ujar Said Aqil melalui keterangan tertulis, Selasa (18/4/2017).
Oleh sebab itu, Said berharap Pilkada DKI tidak membawa masyarakat ke arah kehancuran melalui praktik adu domba demi kepentingan politik semata.
Kekuasaan politik, lanjutnya, bersifat nisbi, apalagi dalam demokrasi. Said pun mengingatkan bahwa setiap orang mempunyai hak pilih dan bertanggungjawab atas pilihannya.
"Nafsu selalu menghendaki kehancuran, salah satunya dengan adu-domba saudara sebangsa. Maka, begitu seseorang memaksakan kehendaknya dan memutlakkan nafsu politiknya, jangan-jangan ia sedang menuhankan diri," ucapnya.
Di sisi lain, Said memandang meningkatnya eskalasi politik jelang pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua merupakan gejala yang positif.
Menurut Said, peningkatan eskalasi tersebut menandai bahwa masyarakat percaya pada proses-proses politik yang digariskan oleh hukum di negeri ini.