Lihat ke Halaman Asli

BMN 2020: Bukan Prestasi, Hanya Keberuntungan Politis

Diperbarui: 14 Agustus 2020   17:06

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

ilustrasi: wartakota.tribunnews.com

Tidak dipungkiri setiap bentuk kerja perlu dihargai. Saya menilai itu sesuatu yang manusiawi. Karena dengan dasar  sebagai seorang pekerja "apresiasi" sangatlah perlu, tidak terkecuali apresiasi terhadap kinerja seorang pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah dan mantan pejabat public lainnya yang diberikan kemarin (13/8) oleh pemerintah di istana negara.

Tetapi yang menjadi ganjalan diri saya adalah apakah suatu bentuk apresiasi "penghargaam", dalam wacana memberikannya itu memang benar-benar diseleksi siapa yang akan mendapat penghargaan tersebut? Apa latar belakang serta prestasi yang mereka torehkan terhadap hajat hidup masyarakat?

Apalagi dengan penghargaan Negara  sekelas "Bintang Mahaputra Nararaya" yang tentu tidak main-main dan harus dipahami betul rekam jejak penerima dalam pengabdiannya kepada masyarakat. 

Saya kira Indonesia dengan penduduk lebih dari 250 juta orang, banyak sekali yang layak mendapat penghargaan dari Negara tersebut atas baktinya terhadap hajat hidup masyarakat.

Mungkinkah dari sekian banyak orang tersebut bentuk dari pengabdiannya terhadap masyarakat, tidak perlu dicari dan mendapat penghargaan tanda jasa dari Negara? 

Selain berbagai bidang untuk kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, dan pengabdian serta pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang lainnya. Mungkiankah di bidang politik, hanya diberikan kepada mereka-mereka yang pernah menjadi pejabat Negara  yang jumlahnya tidak sedikit?

Memang terdengarnya seperti miris, apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mafud MD. Nantinya setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas satu periode mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Naaraya tersebut.

Saya seperti tercengang, apakah pengharagan tersebut tidak sebaiknya jangan diberikan kepada yang pernah menjadi mentri atau pimpinan lembaga Negara walaupun mereka membidangi bidang politik?

Apakah tidak sebaiknya diberikan kepada pengamat politik atau kader-kader partai yang tidak berada dalam elite jabatan publik, yang sumbangsi pemikiranya berguna untuk masyarakat luas dalam bidang politik?

Tentu mengingat apresiasi sebagai mentri dan pimpinan lembaga Negara sudah pernah mendapat apresiasi lebih dari Negara pada masa tugasnya. Jika memang masih kurang penghargaan mantan mentri atau pimpinan lembaga Negara. 

Bukankah Negara dapat membuat lagi sendiri dan terpisah dari  penghargaan "Bintang Mahaputra Nararaya"  khusus untuk mantan pejabat public apapun namanya?

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline