Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers, di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sabtu (11/03/2023) berbicara terbuka mengenai transaksi janggal Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantornya.
Baru-baru ini terjadi banyak kasus korupsi yang terungkap, diduga pemicu awal kasus ini naik adalah kasus yang sedang viral baru-baru ini, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy anak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada David Latumahina, anak pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor. Kasus itu menarik perhatian publik.
Setelah itu, kasus tersebut akhirnya diselidiki dan terungkap aliran dana yang tidak lazim didalamnya. Aliran uang hingga 500M dan berakibat pembekuan rekening.Hingga saat ini terdapat kurang lebih 40 rekening keluarga dari David Latumahina telah dibekukan. Selanjutnya akan ditindak dan ditelusuri oleh pihak berwenang.
Gara-gara kasus tersebut netijen di media sosial akhirnya mencurigai beberapa pejabat yang bergaya mewah seperti Kepala Bea Cukai Makassar dan Kepala Kantor Badan Pertahanan Jaktim. Serta setelah di selidiki dan diungkapkan oleh Sri Mulyani, bahwa pihaknya sejak tahun 2007 hingga 2023 setidaknya sudah ada laporan sebanyak 266 surat oleh PPATK di mana 185 surat adalah permintaan dari Kementerian Keuangan.
"Artinya kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kemenkeu karena kami bertugas untuk mengawasi dan membimbing," ungkap Sri Mulyani, pada Sabtu (11/03/2023).
Bersamaan dengan itu, Sri Mulyani juga menyinggung tentang adanya isu transaksi gelap di Kemenkeu yang mencapai Rp300 triliun. Beliau mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi berkenaan dengan perhitungannya dan siapa saja yang terlibat.
Dari sinilah kepercayaan masyarakat semakin menurun dan banyaknya oknum pejabat yang menyalahkan kekuasaannya membuat Indonesia semakin jatuh.
Sosial media dipenuhi dengan kritikan masyarakat pada pemerintah dan menanyakan kemana perginya anggaran dana negara selama ini.
Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Indonesia malah masuk kedalam kantong pejabat yang berwenang. Penyunatan dana terjadi dimana-mana dan tindak KPK yang kurang cepat dinilai menjadi faktor utama oleh beberapa masyarakat. Mulai dari oknum ASN yang berpangkat rendah hingga tinggi kebanyakan dari mereka telah menyalahgunakan jabatan mereka.
Melalui sebuah wawanacara Sri Mulyani mengungkapkan dan menyadari bahwa ketidakpercayaan masyarakat kepada kinerja Menkeu telah disadarinya. Maka dari itu beliau berusaha untuk memperbaiki citra tersebut dengan membuktikan kinerjanya melalui tindakkan dan kebijakan yang telah ia buat.
Di samping itu trust issue dan gejolak yang ada pada masyarakat semakin jelas dengan terhambatnya pembangunan infrastruktur dan jeleknya kualitas fasilitas umum yang ada. Apalagi di daerah terpencil yang seharusnya perlu dukungan dan perhatian lebih dari pemerintah.