[caption id="attachment_215030" align="aligncenter" width="620" caption="Jokowi/Admin (KOMPAS.com)"][/caption]
Entah sudah berapa lama berlangsung biaya pelantikan pejabat dengan biaya tinggi. Selama ini rakyat tidak tahu dan mungkin juga tidak peduli, sehingga begitu banyak uang rakyat dihambur-hamburkan dengan mubazir _untuk hal-hal yang tidak penting!
Itu artinya, baru mau menjabat saja uang rakyat sudah digunakan untuk kebutuhan yang tidak penting. Jauh dari untuk kesejahteraan rakyat yang masih banyak hidup dalam kemiskinan.
Ini menandakan bahwa pejabat tersebut kurang peduli dan jauh dari memiliki empati atas penderitaan rakyatnya.
Tetapi kini Joko Widodo, Gubernur Jakarta yang baru membuka mata kita semua. Bahwa selama ini telah terjadi penggunaan uang rakyat yang tidak semestinya dalam pelantikan-pelantikan pejabat di negeri ini.
Rencana awal biaya untuk pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih pada 7 Oktober 2012 adalah Rp 1,050 miliar.
Ya ampun, demikian besarnya?! Itu kalau dalam hitungan rakyat kebanyakan yang masih hidup dalam kemiskinan. Bagi pejabat memang tak seberapa.
Namun bagi pejabat sekelas Jokowi yang hidup sederhana, biaya yang mencapai miliaran sungguh besar.
Apakah biaya pelantikan harus mencapai miliaran?
Ternyata setelah dikurangi biaya ini-itu yang tidak perlu. Biaya yang dibutuhkan semula Rp 1,050 miliar dapat dipangkas menjadi Rp 499 juta saja. Artinya terjadi penghematan sebesar Rp 551 juta.
Dengan kata lain, baru menjadi gubernur saja Jokowi sudah bisa menghemat uang negara Rp 551 juta.