Lihat ke Halaman Asli

Reza Fahlevi

Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

Pilkada dan Urgensi Sirkulasi Kepemimpinan di Daerah

Diperbarui: 3 Agustus 2020   14:19

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi Pilkada (KOMPAS/HANDINING)

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 di Indonesia, akan menjadi salah satu yang bersejarah, setelah keputusan final pemerintah akan tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah situasi yang tidak pasti ini.

Namun sistem pemerintahan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sirkulasi kepemimpinan harus tetap dilaksanakan agar tidak menunda semua tugas dan kepentingan rakyat.

Artinya memilih pemimpin adalah hasrat dan kepentingan kita semua, bukan hanya partai politik, dan bukan hanya pemerintah.

Ilustrasi Pilkada 2020 - Foto: klikpositif.com

Pemilihan umum yang demokratis adalah tentang hasrat manusia, dan satu hasrat yang dimiliki semua orang adalah hasrat untuk menggapai kehidupan yang teratur. Lalu bagaimana kita dapat memastikan bahwa tatanan kehidupan ini akan berjalan dengan baik jika tidak ada sirkulasi kepemimpinan?

Memang, seperti yang dikatakan filsuf Yuval Noah Harari bahwa, pemilihan bukanlah metode untuk menemukan kebenaran. Pemilu adalah metode untuk mencapai kompromi damai antara keinginan yang berbeda dari orang yang berbeda. 

Anda mungkin menemukan politisi atau pejabat yang tidak kompeten dan bahkan jahat --dan boleh jadi yang lain mungkin berpikir persis sama dengan Anda. Namun, apakah Anda ingin mencapai kompromi damai dengan orang-orang ini, atau apakah Anda lebih suka menyelesaikan ketidaksetujuan Anda dengan senjata?

Karena pemilihan adalah metode untuk mencapai kompromi tentang keinginan kita, di TPS orang tidak bertanya "Apa kebenarannya?" Mereka ditanya, "Apa yang kamu inginkan?" Itu sebabnya semua warga negara memiliki hak suara yang sama.

Saat mencari kebenaran, pendapat orang yang berbeda memiliki bobot yang berbeda. Tetapi ketika datang ke keinginan, semua orang harus diperlakukan sama.

Itulah sebabnya Churchill berkata bahwa demokrasi adalah sistem politik paling buruk di dunia kecuali untuk semua sistem yang lainnya. Artinya kita tidak mempunyai pilihan yang lain yang lebih baik bahkan yang pernah ada di dunia.

Namun demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran aktif rakyat yang cerdas termasuk keputusan datang ke TPS untuk memilih.

Persoalannya adalah "keamanan" di tengah pandemic Covid-19. Memang, hingga saat ini kita semua belum bisa memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Tetapi pemerintah akan menyiapkan protokol kesehatan yang scientific untuk menjamin keamanan pemilih jika situasi belum sepenuhnya membaik.

Selain itu penundaan waktu, yang semula di September diundur ke Desember adalah bentuk ikhtiar pemerintah dengan harapan Desember situasi akan jauh lebih baik.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline