Suatu topik yang kerap dibahas di dalam media sosial dan berita nasional adalah pelemahan nilai rupiah. Memang, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate melemah sampai menyentuh titik terlemah sejak krisis moneter 1998 di angka Rp 14.927 per 1 USD pada 5 September lalu. Pemerintah dan bank sentral pun dituntut untuk bertindak — dan mereka pun bertindak. Bank Indonesia sendiri telah melakukan beragam upaya untuk mempertahankan nilai rupiah , seperti menaikkan suku bunga acuan dan melakukan intervensi di pasar. Namun, apa biaya moneter yang negara ini tanggung dari upaya mempertahankan nilai rupiah?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sedikit konteks mengenai pelemahan rupiah perlu dicantumkan terlebih dahulu. Pertama, pelemahan rupiah pada tahun 2018 berlangsung secara bertahap dan pada skala yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 1998 maupun 2008. Sejak 5 Desember 2017, rupiah (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia) terdepresiasi 11,93% per 5 September; bandingkan dengan depresiasi 36,55% pada tahun 2008 dan 312,16% pada 1998 yang berlangsung pada kurun waktu yang lebih singkat.
1-5bae1a9743322f5d9c0faff6.png
Kedua, pelemahan rupiah dipicu oleh faktor eksternal, meskipun faktor internal dari perekonomian Indonesia juga tidak bisa dikesampingkan. Faktor-faktor seperti peningkatan suku bunga acuan The Fed (bank sentral AS) dan krisis di Turki dan Argentina menyebabkan penarikan modal dari berbagai negara, melemahkan mata uang mereka. Namun, faktor internal seperti defisit transaksi berjalan, yang mencapai 8 miliar dolar AS atau 3% dari PDB pada kuartal 1 2018, turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Penjabaran mengenai kedua pernyataan tersebut dapat ditemukan di tautan terkait.Segitiga yang Sulit dalam Mempertahankan Kurs Tetap
Biaya pertama muncul dari menciptakan rezim kurs yang mampu menjamin nilai kurs yang tinggi dan stabil. Suatu negara nyatanya menghadapi sebuah policy trilemma, di mana negara tersebut tidak dapat memiliki kurs yang tetap, otonomi moneter, dan integrasi keuangan pada saat yang bersamaan; negara tersebut hanya dapat memiliki dua dari tiga atau sedikit dari ketiganya.
Dalam kasus Indonesia, Yunita et al. (2017) menemukan bahwa sejak sejak Bank Indonesia (BI) mengadopsi inflation targeting framework pada tahun 2005, BI mengurangi tujuan otonomi moneter dan lebih menekankan stabilitas nilai tukar. Pengorbanan arus modal masuk juga ditemukan laporan International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2016 yang melihat pergeseran Indonesia ke arah independensi moneter dan stabilitas nilai tukar. Apapun yang terjadi di Indonesia, satu hal tetaplah berlaku; jika negara ingin menetapkan kurs yang tetap, maka negara harus siap mengorbankan otonomi moneter atau arus modal yang bebas.
2-5bae1798ab12ae56b715a4b5.png
[1]Stabilitas Nilai Tukar atau Pertumbuhan Ekonomi?
Sebelum membahas pengorbanan yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar, sedikit landasan teori perlu disampaikan. Teks ini akan menggunakan kerangka interest-parity condition dan money market equilibrum .
Teori interest-parity condition menyatakan bahwa ketika modal dapat bergerak dengan bebas, tingkat suku bunga domestik (Rd) akan sama dengan tingkat suku bunga asing (Rf) ditambah tingkat depresiasi yang diperkirakan dari mata uang asing (%ΔEd/f, digambarkan sebagai mata uang lokal/asing).
3-5bae1bb9677ffb3f9c4721a3.png
Teori money market equilibrum menyatakan bahwa keseimbangan di pasar uang terjadi ketika jumlah uang riil (Ms/P, yang bergantung pada penawaran uang nominal oleh bank sentral) dan permintaan uang riil (Md/P, yang dipengaruhi oleh tingkat bunga (r) dan pendapatan nasional (Y)).