Sebanyak tujuh menteri masuk daftar yang mendapat sentimen paling negatif versi Institute for Development of Economics and Finance (Indef)-Datalyst Center. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai ada menteri yang sibuk pencitraan demi menyambut Pilpres 2024(detik.com, 15/11).
Dikabarkan, Presiden Jokowi dan 7 menterinya mendapat sentimen negatif dari netizen. Dari 1,22 juta percakapan terkait Jokowi ada tidak kurang dari 49,9 persen mempunyai sentimen negatif.
Benarkah?
Apakah benar tujuh menteri yang mendapat sentimen negatif tersebut ingin pencitraan?. Penulis menganggap, tidak ada yang pencitraan. Semua menteri sepertinya bekerja keras meski selalu kena kritik.
Kalau pencitraan pasti sering tampil di televisi, tetapi kinerjanya lemah. Lagipula, hanya beberapa menteri saja sering tampil di televisi sebagai juru bicara pemerintah soal Covid-19. Jadi, pencitraannya dimana?.
Kita bisa melihat secara jelas bagaimana para menteri seperti Terawan misalnya, sangat jarang tampil di televisi, tetapi bukan berarti pencitraan. Beliau juga sudah pasti bekerja, karena itu tidak ada reshuffle pada dirinya.
Kalau namanya pencitraan pasti sering tampil di televisi maupun di media buat pernyataan tapi kinerjanya merosot maupun stagnan begitu saja. Itu baru pencitraan.
Akan tetapi, kalau kita lihat sekarang, jarang sekali para menteri tampil di televisi dan media online maupun cetak buat pernyataan.
Pernyataan politisi PDIP diatas memang sangat politis dan tidak menunjukkan siapa yang beliau maksud pencitraan. Ini kan jadi tanda tanya masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat ingin tahu siapa menteri yang pencitraan tersebut.
Yang harusnya kita tekankan dan kritisi adalah para menteri yang mendapat sentimen negatif itu harus bekerja keras terus. Jadikan survei sebagai evaluasi supaya lebih baik. Survei jadi pelajaran berharga agar kinerja bisa semakin ditingkatkan.
Selain itu, perlu juga para menteri mencari cara lain dalam proses kerja agar lebih cepat dan tepat sasaran. Masyarakat sudah pasti mengharapkan peran para menteri untuk kebaikan bangsa dan negara.