Lihat ke Halaman Asli

Zahrotul Mujahidah

TERVERIFIKASI

Jika ada orang yang merasa baik, biarlah aku merasa menjadi manusia yang sebaliknya, agar aku tak terlena dan bisa mawas diri atas keburukanku

Ini PR Pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin di Dunia Pendidikan

Diperbarui: 8 Juli 2019   05:12

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Pilpres, pilleg sudah berakhir. Hasil sudah dapat dipastikan siapa yang akan memimpin negeri ini selama 5 tahun mendatang. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa memikirkan pembangunan agar lebih maju. 

Berkaitan dengan pemerintahan yang baru meskipun presidennya tetap Joko Widodo, didampingi KH Maruf Amin, dunia pendidikan sangat berharap banyak bisa lebih maju. 

Ada beberapa hal yang saya kira menjadi PR besar bagi pemerintah baru ini, terutama dunia pendidikan. 

Perbaiki sistem PPDB

PPDB untuk tingkat SMP akan dilaksanakan mulai besok selama dua hari dengan cara online. Dari saudara saya, ada yang menanyakan bagaimana cara PPDB ke saya. Dia minta saya menanyakan ke suami, kalau di akun muncul angka 3 itu artinya apa. 

Ternyata yang tanya itu temannya saudara yang putranya mau mendaftar di SMP yang bisa saya katakan sebagai sekolah impian para siswa, jika saya tak boleh mengatakan sekolah favorit. 

Teman saudara saya sudah bingung duluan. Dan suami saya yang kebetulan juga mendapatkan pengarahan pada hari Minggu lalu, tak bisa menjawab pertanyaan itu karena itu hanya bisa diketahui jika membuka akun siswa yang bersangkutan. 

Itu keribetan dari sisi teknis. Belum lagi prosentase siswa yang diterima dalam PPDB sepertinya juga harus dikaji ulang. Karena pada juknis terakhir prosentase 80% untuk zonasi dinilai masih terlalu tinggi.

Dan lagi, lebih baik lagi jika nilai perolehan di SD atau SMP juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan diterima tidaknya seorang siswa di sebuah sekolah.

Bagaimana pun capaian siswa tersebut harus diapresiasi agar siswa di kelas bawahnya tidak malas belajar. Saya khawatirnya jika siswa kelas di bawahnya berpikir tak mau belajar karena nilai berapa pun bisa memilih sekolah impiannya. Gurulah yang pertama kali kalang kabut,  disusul pemangku kebijakan serta orangtua siswa. 

Jadi pemerintah benar-benar harus menyerap aspirasi siswa. Mereka adalah aset bangsa yang harus dilayani dengan sebaik mungkin. Jangan sampai mereka drop duluan karena sistem zonasi tersebut. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline