Saya baru tahu bahwa Kabinkor itu bukanlah penegak hukum dan bukan penyelenggara Negara, itu gara-gara hakim Sarpin, jadi terimakasih pak hakim atas ilmu yang anda ajarkan. Jika kabinkor saja bukan penegak hukum, maka polisi di jalan raya juga bukan penegak hukum. Itu membuat saya mengerti mengapa perlalulintasan tidak pernah bisa didisplinkan, ternyata karena di jalan raya itu nihil penegak hukum. Itu juga membuat paham mengapa begal-begal motor tidak bisa diberantas, ya itu tadi karena siapa yang akan memberantas?
Maka setiap orang (rakyat) harus bersiap menjadi hakim dan polisi untuk dirinya sendiri. Polisi yang diberi seragam dan disumpahitu, diberi gaji dari uang rakyat, itu ternyata bukan penegak hukum, alhamdulilah.
Saya juga baru tahu bahwa paradigma dari polisi tentang pemberian berbeda dengan paradigma rakyat. Kepolisian menganggap bahwa menerima pemberian bukanlah kejahatan, wow. Kini saya paham mengapa setiap polisi yang menyemprit pengendara di jalan raya selalu meminta bahkan memaksa agar diberikan sejumlah uang. Pemberian itu bukan kejahatan.
Kini kita semua akan menjadi lebih paham, mengapa korupsi tidak bisa diberantas tuntas, itu karena setiap lembaga Negara memiliki paradigma dan definisi yang berbeda-beda tentang apa itu korupsi. Masa sih kita melarang orang berterimakasih?, begitu paradigma kepolisian, show me the money. Lain lembaga lain definisi, lain sarjana hukum lain pula definisi.
Pemahaman pak Sarpin tentang penegak hukum itu dapat merembet ke segala penjuru, begitupun pemahaman pak Sarpin tentang penyelenggara Negara. Saya hakul yakin kini anggota DPR merasa lebih baik jika mereka dimasukkan ke kelompok bukan penyelenggara Negara, agar bisa bebas melenggang menerima hadiah atau upeti atau ungkapan terimakasih atau apalah itu namanya. Pak Sarpin pun membuat seluruh anggota kepolisian bersujud gembira karena mereka bukan penegak hukum, maka “show me the money” pasti akan menjadi bahasa di jalan raya, hanya saja diucapkan bukan dalam bahasa Inggris, lebih mungkin dengan bahasa isyarat tubuh, show me the money.
Lantas dapat saja merembet ke seluruh jajaran BUMN. Kami ini bukan penyelenggara Negara tetapi penyelenggara usaha, jadi show me the moneyyyyyyyyyyyy ……
Kami juga bukan penyelenggara Negara, tetapi kami hanya penyelenggara pendidikan, kata guru. Jadi … one more again, show me the money.
Begitupun kami, kata semua kepala daerah. Kami penyelenggara daerah, jadi show me the money.
Muara dari semua ini adalah “uang 280 triliun rupiah” yang menjadi tambahan anggaran infrastruktur, sekali ini percayalah ke saya.
Show me the money, show me the moneyyy…… !!!!!!!!!!!
(inspired by the “goblok” man)