Nagekeo,- Masyarakat Adat Rendu Butowe Kabupaten nagekeo NTT menggelar aksi pemblokiran jalan untuk menghadang tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II dan tim survey pembangunan waduk Lambo yang hendak datang ke lokasi untuk mengambil data survey lanjutan.
Dalam aksi pemblokiran jalan oleh Masyarakat Adat Rendu Butowe tersebut dilakukan pada Senin (23/08/2021)
Lokasi untuk menghadang tim survey letaknnya di Malapoma, Rendu Butowe. Kedatangan tim survey dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusra II itu hendak melakukan survey di tanah ulayat masyarakat adat Rendu, untuk itu masyarakat menyatakan tidak seenaknya memasuki wilayah adat tanpa mendapat izin dari Masyarakat Adat setempat sebagai pemilik tanah ulayat di lokasi tersebut.
Wilibrodus Ou Sekretaris Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), Kepada media mengatakan kehadiran tim survey dan BWS Nusra II di Rendu Butowe untuk kembali mengambil data survey tanah milik Masyarakat Adat tersebut membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas hariannya karena harus memantau mereka bahkan mengejar dan mengusir mereka untuk keluar dari lahan yang menjadi sasaran Survei.
"Kami mesti berjaga -- jaga karena mereka diam -- diam nyelonong masuk saja seperti pencuri tanpa meminta izin dari kami pemilik tanah padahalnya mereka tahu persis kalau tanah ulayat ini milik kami Masyarakat Adat yang ada disini," kata Willybrodus.
Lebih lanjut Willybrodus menuturkan, setelah mengetahui adanya pemblokiran jalan masuk di dusun Malapoma, BWS Nusra II dan tim survey tidak kehilangan akal dan mencari jalan masuk Rendu Butowe lewat pasar Raja dan secara diam -- diam masuk lokasi untuk melakukan survey.
"Mereka masuk melakukan survey di wilayah adat kami sama seperti pencuri yang hendak mencuri namun ketika mereka melaporkan data survey ke pusat, semuanya baik adanya seolah -- olah tidak ada persoalan disini. Kalau seperti ini kan sudah memanipulasi dan merekayasa data dari lapangan," tutur Willybrodus.
Sekretaris FPPWL ini menegaskan BWS Nusra II dan tim survey, maupun BPN Kabupaten Nagekeo semestinya tidak perlu main kucing -- kucingan dengan Masyarakat Adat dan harus berani jujur melaporkan data yang sebenarnya ke Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat terutama Presiden Jokowi dapat mengetahui kondisi riil dan gejolak yang sesungguhnya terjadi di Rendu Butowe.
"Kami yakin gejolak yang terjadi di Rendu selama ini tidak pernah mereka laporkan ke Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat tidak mengetahui adanya arus penolakan yang kuat dari Masyarakat Adat pemilik tanah ulayat ini," tegas Willy.
Oleh karenanya, Willybrodus yang juga Sekretaris FPPWL meminta agar Presiden Jokowi bisa mendengarkan seruan kebenaran Masyarakat Adat Rendu Butowe, Lambo dan Ndora yang selama ini menolak lokasi pembangunan waduk Lambo di Lowo Se namun memberikan solusi alternatif pembangunan waduk Lambo di Malawaka dan Lowo Pebhu yang juga masih dalam wilayah adatnya.