Kabupaten Pekalongan

di tengah ramainya isu proyek pembangunan infrastruktur di kabupaten pekalongan, dan terlihat di negara ini juga ada sebuah fenomena yang sayangnya lumrah terjadi dan mulai menampakkan diri, iya fenomena nepotisme dan kronisme. kekuasaan, yang seharusnya diemban untuk kepentingan publik, perlahan namun pasti diselewengkan untuk menguntungkan lingkaran terdekat.

seorang pejabat daerah yang memiliki wewenang dalam menentukan pemenang tender proyek, misalnya, dengan sengaja mengarahkan proyek-proyek besar kepada perusahaan milik keponakannya atau orang terdekatnya. meskipun perusahaan tersebut baru berdiri dan rekam jejaknya dalam proyek skala besar sangat minim bahkan belum pernah, kedekatan keluarga menjadi tiket emas untuk mendapatkan keuntungan. dana publik yang seharusnya digunakan secara efisien dan efektif, berpotensi berubah arah ke pihak yang tidak memiliki kapabilitas yang memadai, hanya karena ikatan darah.

Begitu pula dalam penunjukan posisi-posisi strategis di berbagai instansi. Lulusan terbaik dengan segudang pengalaman dan kompetensi seringkali harus gigit jari melihat posisi impiannya diduduki oleh anak, saudara, atau teman dekat sang penguasa. Kriteria kelayakan dan profesionalisme terpinggirkan oleh pertimbangan hubungan personal. Akibatnya, instansi-instansi tersebut diisi oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja dan pelayanan publik.

Fenomena ini menciptakan sebuah jaringan kekuasaan yang tertutup, di mana kesempatan dan sumber daya negara hanya berputar di kalangan elite dan orang-orang terdekat mereka. Meritokrasi, sistem di mana penghargaan dan kesempatan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasi, menjadi barang langka. Semangat untuk berkompetisi secara sehat dan membangun karir berdasarkan kualitas diri menjadi pupus.

terimakasih penguasa