Pemerintah mengidentifikasi 82 UU yang akan terdampak omnibus law, dan Pemerintah sedianya mengajukan draft omnibus law ke DPR pada Desember 2019. Namun, rencana tersebut mundur hingga Januari 2020.
Omnibus law yang akan dilahirkan terdiri dari tiga aspek, yaitu perpajakan, cipta lapangan kerja (ketenagakerjaan) dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM).
Pembahasan tentang omnibus law ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi polemik di masyarakat karena di satu sisi dianggap banyak menguntungkan para pengusaha dan semakin memarjinalkan pekerja/buruh dengan rencana sistem upah per-jam yang oleh pekerja dianggap akan memperlemah posisi dan kesejahteraan para buruh/pekerja.
Sementara itu, omnibus law sendiri masih banyak pertentangan oleh beberapa kalangan karena dianggap sebagai aturan yang berbeda yang akan mengganggu sistem ketatanegaraan. Namun demikian, apapun yang dibahas oleh pemerintah tentang kebijakan yang akan dilahirkan hendaknya melibatkan semua pihak yang terkait baik pemerintah, pengusaha dan buruh, serta perlunya dibentuk suatu badan khusus yang tujuannya untuk mengonsolidasikan norma dan undang-undang agar dapat secara terencana dan tepat sasaran.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan yang ada di RUU Ketenagakerjaan terlebih dahulu saya akan memberikan definisi upah menurut beberapa ahli.
Menurut Hasibuan, mengemukakan bahwa upah adalah balas jasa yang diberikan kepada para pekerja harian dengan perpedoman pada perjanjian yang disepakati membayarnya [1].
Sedangkan menurut Soemarno, menyatakan bahwa gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas adminisitrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan[2]. Sementara Mulyadi, menyatakan bahwa gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai jabatan manajer [3].
Hal itu menunjukkan terdapat perbedaan pandangan mengenai definisi upah sebenarnya,namun inti dari definisi tersebut adalah kompensasi yang diberikan oleh pekerja dari para pimpinan perusahaan.
Beberapa kebijakan sering terjadi kontroversi akibat ketidakadilan antara pekerja dan pimpinan. Seperti RUU Cipta Kerja yang membahas ketenagakerjaan sekarang dinilai sangat merugikan para pekerja dan sangat menguntungkan para pengusaha-pengusaha besar.
1. Upah ditentukan oleh gubernur
Upah minimum ditetapkan gubernur Upah minimum tidak diatur secara nasional. Pada pasal 89 Ayat 24 disebutkan, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman[4]. Upah minimum tersebut dihitung dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hanya, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk industri kecil.