Sambil makan sahur, Jumat (1/5/2020), saya menonton acara talkshow dari salah satu stasuin televisi nasional. Kebetulan hari ini adalah Hari Buruh, sehingga topik perbincangan acara yang saya tonton juga tentang seputar kehidupan buruh di negara kita.
Masalah terbesar yang dihadapi kelompok pekerja di negara kita saat ini tentu saja begitu banyaknya tenaga kerja yang di-PHK. Dampak pandemi Covid-19 memang demikian luar biasa menghantam dunia usaha karena pergerakan manusia yang sangat terbatas.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam wawancaranya dengan pembawa acara talkshow yang saya tonton, melalui video call menyatakan bahwa hingga saat ini, telah selesai diproses PHK atas 1,7 juta orang.
Kemudian ada lagi 1,2 juta orang yang dilaporkan sejumlah perusahaan ke kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu yang lagi diproses PHK-nya, namun datanya masih belum lengkap. Estimasinya, secara total jumlah tenaga kerja yang di-PHK adalah sekitar 4 juta.
Sektor yang paling banyak mem-PHK pekerja adalah bisnis pariwisata dengan segala turunannya, mulai dari hotel, transportasi, industri pembuat cenderamata, restoran, dan sebagainya.
Salah satu chef di restoran yang selama ini punya gerai di mal kelas atas di Jakarta, ikut terkena PHK dan menjadi narasumber di acara yang saya tonton. Katanya di restoran tempatnya bekerja terjadi penurunan omzet yang tajam, sehingga bisa memahami kenapa ia terkena PHK. Ia mengaku sudah dapat paket sembako yang hanya cukup untuk beberapa hari, dan belum tahu apakah akan dapat bantuan lagi.
Kemudian ada beberapa ketua organisasi buruh level nasional yang ikut diwawancara. Ketika itulah anak saya, yang baru dua tahun lulus dari FEUI dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan sekuritas, meceritakan seorang temannya yang aktivis di kampus dan beberapa kali ikut membela perjuangan buruh.
Hanya saja, teman anak saya itu heran juga, ternyata para pemimpin organisasi buruh di negara kita (ada banyak sekali organisasi buruh yang masing-masing punya basis tersendiri), sebetulnya bukan berasal dari kalangan yang betul-betul bekerja sebagai buruh.
Bahkan ada pimpinan organisasi buruh yang kemana-mana membawa mobil Fortuner miliknya, begitu anak saya mengulang cerita temannya. Tapi saya sendiri tidak mau berprasangka buruk, siapa tahu dulunya mereka juga pernah jadi buruh, namun kemudian karena kegigihannya berhasil mengubah jalan hidupnya sehingga bisa hidup mapan.
Yang penting sebetulnya, siapapun yang memimpin berbagai organisasi buruh, harus mampu menangkap dan menyuarakan aspirasi para buruh. Kemudian mampu pula memasukkan aspirasi itu ke dalam berbagai kebijakan pemerintah. Artinya kemampuannya melobi pihak terkait di pemerintahan harus mumpuni.
Jangan sampai organisasi buruh hanya dijadikan kendaraan politik saja, agar pada masanya bisa loncat pagar misalnya menjadi anggota parlemen, pimpinan partai politik, jadi komisaris BUMN, atau jabatan lainnya.