Membaca atau mendengar pemberitaan KPK belakangan ini memang seperti benang ruwet. Aku mencoba mengingat saja tentang beberapa keruwetan KPK belakangan ini. Ada masalah helikopter. Ada masalah wakil ketua KPK yang terseret kasus. Ada oknum di KPK yang ngutip duit.
Ada juga friksi di internal KPK antara pimpinan dengan bawahannya. Terbaru, KPK kedatangan Puspom TNI yang mempersoalkan prosedur kerja KPK terkait kasus di Basarnas. Wakil Ketua KPK pun minta maaf.
Aku mencoba menarik cerita ke belakang. Memang ada cerita kelam tentang KPK. Misalnya terkait kasus yang menyeret Antasari Azhar. Tapi sebagian kalangan menilai kasus itu janggal. Bahkan, saat Antasari divonis bersalah, esok paginya aku ada di stasiun Yogyakarta. Aku dengar sendiri orang-orang kecil membicarakan kasus Antasari. Sebagian dari mereka masih membela Antasari.
Okelah, kita kesampingkan soal Antasari. Yang ingin aku katakan, ketika KPK dulu jadi pemberitaan, maka yang muncul di benak banyak orang adalah heroisme KPK. Aku masih ingat bagaimana Yusril head to head dengan KPK di masa Taufiequrachman Ruki terkait pengadaan alat sadap, yang muncul di publik adalah pembelaan pada KPK.
Saat Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah berpolemik dengan kepolisian, itu menjadi isu besar. Tapi, arah dukungan publik kepada Bibit dan Chandra. Sampai kedua pimpinan KPK itu akhirnya dibebaskan.
Saat kasus dengan Kakorlantas, KPK juga jadi sorotan. Tapi aku masih ingat ketika itu publik membela KPK. Belum lagi serangan-serangan pada KPK melalui uji materi di MK dan pembuatan UU di DPR, publik banyak yang mendukung KPK.
Singkat kata, dulu publik memiliki kepercayaan yang tinggi pada KPK. Saat masa Antasari, orang pun berani bilang, "besan Presiden saja kena!". Siapa yang tak percaya dengan lembaga yang berani seperti itu?
Tapi belakangan, aku melihat KPK sebagai lembaga yang ruwet sendiri. Seperti dalam awal tulisan ini. Ada pemberitaan tentang naik helikopter, ada pemberitaan wakil ketua KPK terseret kasus. Ada pemberitaan internal KPK ngutip duit. Ada oknum KPK yang menjual barang bukti emas untuk kepentingan pribadi.
Sampai yang terbaru tentang kasus di Basarnas. Aku meyakini banyak yang sepakat ketika KPK membongkar kasus di Basarnas. Tapi prosedur mereka yang memproses orang militer, dipertanyakan. Mungkin tak mampu mempertahankan argumen hingga kemudian meminta maaf terkait prosedur penanganan kasus Basarnas.
Sebagai orang awam, aku hanya bisa melihat saja. Tak tahu ujung pangkal dari keruwetan KPK ini apa? Kalau KPK ruwet, lalu di mana marwah ekstraordinarinya?