Setiap keputusan dan kebijakan, punya alasannya. Setiap alasan, tak selalu diumbar ke publik. Maka ketika Presiden Jokowi mempersilakan para menteri promosi diri ada alasan yang mungkin disimpan. Bisa saja alasannya karena agar gema capres tak hanya milik kepala daerah. Begitu? Entahlah.
Jika dilihat dari etis tidaknya, maka membuka keran promosi bagi menteri untuk urusan Pilpres 2024 ya tak etis. Setidaknya itu menurut saya. Apalagi, Pilpres kisaran tiga tahun lagi.
Kesan yang muncul, kok ngebet banget. Padahal Pilpres masih tiga tahun dan menteri pasti punya pekerjaan yang penting di masa pandemi.
Tapi kalau dilihat dari cara pandang pasar bebas, ya sah saja. Sehingga, dominasi soal isu capres tak hanya dimonopoli kepala daerah.
Setahu saya, ada tiga kepala daerah yang santer dikaitkan dengan capres untuk Pilpres 2024. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tiga nama itu gencar dikaitkan sebagai capres di Pilpres 2024. Mungkin ketiganya masih malu-malu bicara langsung soal capres. Tapi gerakan pendukungnya sudah masif.
Apakah pendukung itu sukarela atau digerakkan, saya tak paham. Tapi pendukung mereka terlihat masif, khususnya Ganjar dan Anies. Kalau Ridwan Kamil saya tak terlalu paham gerakan pendukungnya bagaimana.
Nah, para kepala daerah ini kan sosok yang dipilih rakyat. Sekalipun secara level berada di bawah Presiden Jokowi, tapi sepemahaman saya Presiden tak berkuasa mutlak pada kepala daerah.
Presiden tak bisa serta merta mencopot gubernur kepala daerah. Beda ceritanya dengan menteri. Kasarnya, Presiden bisa mencopot menteri tiap saat. Sebab, menteri itu ditunjuk Presiden.
Karena Presiden berkuasa atas menteri, maka digunakanlah kuasa itu untuk memberi "keadilan" pada menteri. Caranya, dengan memberi kesempatan menteri promosi agar tak kalah dengan kepala daerah.
Sekali lagi, ketika kepala daerah mulai masif bersolek (baik sengaja atau tidak), maka mereka memiliki popularitas yang melonjak. Kalau popularitas hanya dikuasai kepala daerah, tentu kurang adil. Maka, mungkin karena itu, Jokowi membuka keran pada para menteri.