gambar dari kompasiana yang bersumber dari KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA/ARIA RUSTA YULI
Baliho politik bagi saya biasa saja. Saya tak memaknai berlebihan. Yang penting patuh aturan, tidak utang, dan duit pribadi.
Kalau ada baliho politik, saya simpel saja. Kalau sreg dengan sosoknya saya bisa pilih saat pemilu. Kalau tidak sreg dengan sosoknya, saya tak pilih.
Yang penting baliho politik sesuai dengan aturan. Misalnya dipasang di tempat yang diperbolehkan. Jangan dipasang di depan tempat ibadah, rumah sakit, sekolahan, dan tempat lain yang dilarang.
Contoh lain terkait sesuai aturan adalah, bayar pajaknya. Sepemahaman saya, baliho itu biasanya diatur dalam Perda Pajak Reklame. Perda pajak reklame ada di tiap daerah.
Maka, kalau mau pasang baliho, bayar pajaknya. Kalau sudah dibayar, maka uang pajaknya jangan dimaling. Sebab, uang pajaknya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat.
Uang pajaknya bisa untuk memperbaiki jalan, beasiswa anak sekolah, membantu mereka yang terimbas pandemi, dan banyak lagi. Jadi, jangan masang baliho politik tapi ogah bayar pajak.
Kemudian jangan utang. Misalnya begini. Membuat baliho politik kan harus dicetak. Maka menggunakan jasa percetakan. Percetakan tentu membutuhkan karyawan yang harus diupah.
Maka, bayarlah baliho itu dengan harga wajar. Jangan pesan baliho, tapi ngga mau bayar. Cuma selalu janji jika ditagih untuk bayar. "Iya nanti, iya nanti, iya nanti."
Akhirnya tidak pernah dibayar. Kan kasihan percetakannya. Kasihan juga karyawannya, sudah kerja, malah tak dibayar. Padahal, dengan membayar ke percetakan, akan membantu asap dapur pekerja mengebul, walau mungkin untuk 10 hari saja. Tapi itu kan meringankan beban para pekerja, apalagi di waktu susah seperti ini.