Lihat ke Halaman Asli

Rio Estetika

Dengan menulis maka aku Ada

Cina Klaim Natuna, Prabowo Mlempem?

Diperbarui: 4 Januari 2020   08:40

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Gambar: suara.com

Tahun 2020 diawali dengan sengketa penuh intrik, Indonesia dengan China sedang bersitegang soal Laut Natuna. China melanggar ketentuan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Indonesia protes selepas beberapa puluhan perahu nelayan, termasuk dua kapal penjaga pantai China memasuki wilayah Natuna belum lama ini.

Sebagaimana dilansir dari suara.com (04/01/20),  pejabat Indonesia memanggil Duta Besar Tiongkok Xiao Qian dan mengajukan protes ke Beijing setelah mengonfirmasikan 63 kapal penangkap ikan Tiongkok dan dua kapal penjaga pantai berlayar ke perairan teritorial Jakarta di pulau Natuna sejak 19 Desember.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri RRC Geng Shuang membantah hal tersebut sembari menegaskan klaim mereka berhak berada di perairan Natuna. Geng menambahkan, "Kami memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan yang relevan di Kepualauan Natuna.

China memiliki hak historis di Laut Cina Selatan dan nelayan Tiongkok telah lama terlibat dalam kegiatan perikanan legal dan sah di perairan dekat pulau-pulau itu,"

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan yang menolak klaim historis Tiongkok atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).
Alasan Indonesia, nelayan Tiongkok telah lama aktif di perairan tersebut. Klaim-klaim itu "unilateral" dan "Tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," kata Kemenlu RI.

Hal senada juga dikuatkan oleh Mahfud MD. "Secara hukum China tidak memiliki hak klaim atas perairan Natuna. putusan konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982, memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI", ujar Mahfud MD sebagaimana dilansir dari kompas.com (04/01/20).

Perseteruan Indonesia dengan China soal Laut Natuna mengundang Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto angkat bicara. Menurutnya pemerintah tak perlu memakai cara kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna.

Prabowo menginginkan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara. kompas.com (04/01/20). Sikap Prabowo atas seteru tersebut banyak dinilai berbagai kalangan "Prabowo Mlempem", entahlah pak bukan saya yang ngomong, itu mereka para netizen yang bicara.

Tapi, saya pribadi juga menyayangkan sikap pak Prabowo kenapa tidak memberikan pernyataan yang tegas soal "kelakuan" China itu. Mereka (China) udah ngusik soal laut Natuna semenjak tahun 2016 lho pak. Iya sih pak utang kita ke China tuh banyak, makanya mungkin kita itu rada pekewuh mungkin.

Luhut meminta semua pihak tak terlalu membesar-besarkan permasalahan yang terjadi. Masih melansir dari kompas.com (04/01/20) Luhut menyampaikan, "masuknya kapal asing tersebut karena memang kemampuan kapal Indonesia belum bisa menjaga perairan dalam negeri. Sekarang memang coast guard kita atau bakamla itu sedang diproses, supaya menjadi betul-betul penjaga yang benar, nah sekaligus dengan peralatannya. Jadi ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir ke tempat kita. Jadi kita paling marah sama diri kita sendiri. Kapal belum cukup."

Bagus sih pak kami apresiasi statement mendamaikan, namun ini kan soal kedaulatan negara kita, bagaimana bisa kita nggak membesar-besarkannya lah wong itu soal maslah besar lho pak, tanah kita, laut kita mau diambil alih lho pak. 




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline