Kompor listrik menjadi berita yang dipilih oleh admin Kompasiana. Dibalik anjuran kompor listrik, ada oversupply listrik yang terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, PLN menawarkan konversi kompor biasa menjadi kompor listrik.
Diketahui tahun ini PLN surplus listrik 6 giga watt (GW) dan bertambah menjadi 7,4 GW di 2023, hingga 41 GW di 2030. Per 1 GW bebannya sebesar Rp 3 triliun. Dengan kata lain PLN a.k.a pemerintah menanggung Rp 18 triliun atas kelebihan listrik tersebut.
Mengapa Kompor Listrik Didukung Pemerintah?
Ide untuk menggunakan kompor listrik merupakan inisiatif yang didukung pemerintah. Mengapa? Karena Gas LPG merupakan salah satu beban bagi APBN karena mayoritas LPG diimpor. Impor LPG yang ditanggung mencapai Rp80 triliun per tahun.
sumber: katadata,bps
Sesuai data BPS 2021, Mayoritas rumah tangga atau setara 82,78% menggunakan gas elpiji sebagai sumber utama untuk memasak. Hanya 0,76% rumah tangga yang menggunakan listrik. Dengan dorongan konversi, persentase 0,76% setidaknya dapat menjadi 3-5% di tahap awal.
Konversi ini menjadi win win solution dimana mengurangi oversupply listrik dan juga mengurangi penggunaan tabung gas LPG yang berujung pengurangan impor LPG. Jika terealisasi dengan baik untuk 5% saja, seharusnya pemerintah berhasil mengantisipasi/mengirit budget hingga Rp 22 triliun.
Meskipun isu konversi ke kompor listrik ini terangkat ke pubik, ada saja pihak yang menolak dengan berbagai alasan. Salah satunya dengan alasan mahal. Penulis juga tidak ingin memusingkan masalah itu. Pertanyaannya apakah oversupply listrik menjadi kesalahan masyarakat? Apakah Indonesia di tahun 2030 tetap akan kelebihan listrik? Tentu saja oversupply listrik ini bukan kesalahan masyarakat secara utuh.
Saat pemerintah memberikan subsidi listrik, konsumsi listrik nyatanya tetap tidak sebesar itu. Bagaimana konsumsi listrik menjadi besar jika distribusi listrik di Indonesia saja belum merata? Belum lagi beberapa daerah yang masih pake acara mati lampu.
Tahun 2030 masih akan menjadi misteri apakah Indonesia kelebihan listrik atau tidak. Mengingat mobil dan sepeda motor listrik yang akan mulai memenuhi jalanan, bisa saja tidak. Mengingat keadilan yang seharusnya distribusi listrik merata ke daerah timur, bisa saja tidak. Pemerintah perlu menyiapkan roadmap sendiri.
Semoga bermanfaat
22 Sept 2022
Geraldo Horios