Lihat ke Halaman Asli

Tak Adil Kepengurusan Airlangga Hartarto Sarat Nepotisme

Diperbarui: 18 Januari 2020   11:43

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa (Bung Karno)

Sangat disayangkan kondisi Partai Golkar kembali memanas. Praktik penyalahgunaan wewenang yang dipertontonkan Ketua Umum Airlangga Hartarto semakin menjadi-jadi. Semangat rekonsiliasi yang selama ini digaungkan sepertinya tidak nampak.

Kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 yang sarat dengan nepotisme turut memberikan nuansa kurang kondusif dan tidak demokratis.
 
"Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai modern dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti," kata Victus di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Keberadaan putra-putri elit Partai Golkar dan beberapa oknum non kader Partai Golkar secara instan duduk sebagai DPP Partai Golkar periode 2019-2024 ditentang oleh para loyalis dan kader senior Partai Golkar seperti Viktus Murin dan kawan-kawan.

Situasi ini menunjukan ketidakadilan Airlangga Hartarto dalam mengelola kepengurusan dan dianggap menyalahi aturan dan komitmen partai. Pada akhirnya munas yang mengamanahkan Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar tersebut kurang profesional dan inkonstitusional.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline