wah-wah banyak isu yang beredar ni sahabat katanya ujian nasional di ganti dengan evaluasi nasional. Terus BSM di ganti dengan kartu pintar, ada-ada aja nih bapak presiden kita. Arah evaluasi ujian nasional (UNAS) pemerintahan kabinet kerja Presiden Joko Widodo ini adalah semakin jelas. Yakni menghapus UNAS kemudian menggantikannya dengan evaluasi nasional.
Ternyata perubahan dari UNAS ke ENAS itu tidak sekedar pergantian nama saja namun perubahan itu mempunyai misi ingin mengembalikan fungsi ujian tahunan itu. Mengembalikan ke fungsi evaluasi maksudnya mulai dari evaluasi sekolah, guru hingga pada satuan pendidikannya. Kira-kira seperti apa ya!!
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara unas, yang bakal berganti enas, terus menggeber rapat-rapat teknis persiapan penyelenggaraan periode 2015. Kemarin misalnya, tim BSNP menggelar rapat dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud.
Sebagaimana yang di tuturkan oleh salah satu anggota BSNP dalam salah satu berita online harian yaitu Menurut Ramli, pengubahan ini muncul dari kajian-kajian dan penyerapan aspirasi dari beberapa pihak. Jadi tidak ditetapkan sepihak oleh Kemendikbud atau BSNP saja. Tetapi juga menjaring persepsi dari masyarakat terkait pelaksanaan unas selama ini. Seperti persepsi bahwa unas itu menjadi ujian "mati-matian" para siswa untuk mengejar kelulusan.
Selain memastikan perubahan itu, Ramli menuturkan rapat-rapat digeber untuk penetapan standar unas 2015. Karena belum ada keputusan resmi, saat ini acuan kelulusan unas 2015 tetap merujuk pada Permendikbud 44/2014.
Di dalam peraturan yang diteken mantan Mendikbud Mohammad Nuh itu, nilai akhir kelulusan didapat dari penggabungan nilai unas murni dan nilai sekolah. Porsi dua unsur itu sama besar, yakni 50 persen.
Informasi di internal Kemendikbud, rencana pengubahan unas menjadi enas ini sudah berseliweran. Diantaranya ada yang menyebut bahwa penentuan kelulusan ujian 2015 nanti dikembalikan ke sekolah. Peran pemerintah pusat untuk urusan kelulusan mulai dikurangi
Kalau penentuan kelulusan ujian nasional tahun 2015 nantinya di kembalikan kesekolah hal ini tidak menutup kemungkinan kalau kelulusan siswa pasti akan 100%. Apalagi jika menggunakan nilai akhir kelulusan di ambil daripenggabungan UN murni dengan nilai ujian sekolah. Selain itu banyak isu yang beredar kalau hasil nilai ujian nasional juga di jadikan sebagai nilai untuk seleksi ujian nasional.
Namun dalam pemerintahan jokowi ini pokoknya ingin beda dengan pemerintahan preasiden susilo bambang yudhoyono Seperti diketahui program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di era SBY, diganti menjadi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di era Jokowi. Namun nyatanya akhir-akhir ini program kartu indonesia pinter ini tidak terdengar lagi karna di tutupi oleh masalh-masalah yang lain. Dan juga belum ada kabar mengenai perekrutan anggota kartu indonesia pinter, selain itu juga K13 sekarang sudah di tiadakan lagi.