Di tengah panasnya suhu politik Tanah Air yang hanya tinggal beberapa bulan menjelang pemilu/pilpres, terbit sebuah tabloid yang diberi nama "Indonesia Barokah". Sesuai yang tertulis di halaman pertama, tabloid tersebut akan terbit dua bulanan, di mana edisi perdananya pada bulan Desember 2018.
Sesuai motto yang tertulis di bawah nama tabloid, media baru tersebut punya misi: Membumikan Islam Rahmatan Lil "Alamin. Di halaman kedua Mukadimah, tertulis bahwa tabloid tersebut bertujuan sebagai media dakwah dan pendidikan Islam yang menyasar kalangan jama'ah masjid, lingkungan pesantren dan lingkungan pendidikan berbasis Islam lainnya.
Sontak saja banyak pihak yang mengaitkan kehadiran tabloid ini dengan pilpres. Edisi perdana tersebut mengangkat tema atau laporan utama dengan judul: "Reuni 212, Kepentingan Umat Atau Kepentingan Politik?".
Pihak-pihak yang kemungkinan tidak senang dengan kehadiran media tulis ini segera menudingnya sebagai corong capres nomor 01. Tim sukses calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo - Sandi melaporkan tabloid itu ke Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Januari 2019.
Nurhayati, selaku anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Prabowo-Sandi, mengatakan tabloid itu dilaporkan karena isinya mengandung fitnah dan ujaran kebencian terhadap Prabowo dan Sandiaga serta umat Islam yang terhimpun dalam kegiatan 212 di Monas, pada 2 Desember 2018 lalu.
Sementara, Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Siregar, menyatakan tabloid itu tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye pemilu. Alasannya karena dari penelusuran yang dilakukan Bawaslu tidak ditemukan dari mana asal muasal tabloid ini.
Terlepas dari itu, kehadiran Indonesia Barokah sekarang ini bisalah dianggap bagaikan secercah sinar harapan bagi media-media cetak yang selama beberapa tahun terakhir ini semakin meredup ditimpa terjangan media-media online yang sebentar-sebentar menyembur tak terbendung. Namanya saja media online yang kebanyakan ditulis serba dadakan, dan tanpa check and recheck, tanpa proses layuot, sensor, dsb.
Semua bisa ditulis saat itu dan dipublish saat itu juga hanya berdasarkan kepentingan. Terlebih dalam suasana panas di tahun politik ini, oknum-oknum yang punya kepentingan bisa menulis dan menyebarkan berita apa saja yang sesuai dengan misinya, untuk menyudutkan atau memfitnah capres yang bukan pilihannya.
Suatu berita atau peristiwa bisa digoreng sedemikian rupa dan lalu menyebarnya ke medsos. Yang menjadi korban adalah masyarakat yang menelan mentah informasi bohong atau hoax tersebut.
Kita tentu masih ingat bagaimana pada periode pilpres tahun 2014 lalu terbit sebuah tabloid "OR" yang isinya cenderung fitnah dan hoax yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Misinya jelas, menyerang salah satu capres.