Dilansir dari Telisik.id, Selasa 19 Januari 2021, Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bombana pada tahun 2020 menempati kasus terbanyak kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana dan Satuan Bakti Pekerja Sosial Bombana mencatat terdapat 13 kasus selama satu tahun.
Untuk itu, DP3A membangun kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Sultra lakukan penyuluhan anak guna mengantisipasi dini tindak pelecahan seksual terhadap anak dan perempuan.
Maraknya pelecehan seksual kian meresahkan menjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat bahwa perkara tersebut tak bisa dipandang sebelah mata. Di bawah payung hukum demokrasi, tindak pidana pelecehan seksual seolah kian bertambah. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa hukum demokrasi tak mampu mengentaskan berbagai kasus pelecehan seksual. Fakta yang terjadi justru kasus-kasus serupa kian bertambah setiap hari.
Seperti yang terjadi di daerah Bombana, Sulawesi Tenggara menjadi peringkat ke dua daerah dengan kasus pelecehan seksual terbanyak di wilayah Sultra terhitung sejak 2018.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana merilis bahwa daerah itu saat ini cukup rawan akan kasus kekerasan seksual dan pencabulan anak. Tercatat, sejak tiga tahun terakhir, ada 50 kasus kekerasan yang meliputi kejahatan seksual pada wanita dan pencabulan anak yang mayoritas pelakunya adalah kakek-kakek dan targetnya adalah bocah di bawah umur.
Mantan Kadis lingkungan hidup Bombana, Siti Sapiah yang saat ini menjabat sebagai Kepala DP3A Bombana menjelaskan jumlah kasus kejahatan pencabulan di tahun 2018 sebanyak 34 kasus, 14 kasus di tahun 2019 dan dua kasus per Februari 2020.(Zonasultra,14/04/2020)
Tingginya angka kasus pelecehan seksual di setiap daerah memang berbeda-beda. Tetapi pelaku atas tindakan pidana pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan tetap saja tak terlepas dari perilaku buruk orang-orang terdekatnya.
Mengapa hal demikian bisa terjadi? Tentu didasari atas beberapa faktor seperti pengaruh teknologi yang selalu menyajikan berbagai tontonan salah satunya adalah pornografi.
Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan pelecehan seksual karena tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Tak kalah pelik lagi adalah faktor kurangnya keimanan individu tersebut yang semata-mata melakukan tindakan pelecehan atas dasar dorongan hawa nafsu.
Faktor-faktor di atas selalu menjadi permasalahan utama terjadinya tindakan pelecehan seksual. Maka apa sebenarnya akar masalah dibalik kasus pelecehan seksual yang terus berulang hingga dalam payung hukum demokrasi pun tak mampu menghentikannya.