Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berakhir hari ini 20 Juli 2021, kelanjutannya masih belum jelas.
Terlihat jelas pemerintah Jokowi gamang memutuskan apakah PPKM Darurat ini dilanjutkan atau tidak.
Padahal sebelumnya pada hari Jumat 16 Juli 2021, Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memberi pernyataan bahwa PPKM Darurat Jawa-Bali akan segera diperpanjang.
"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir, seperti yang saya kutip dari Kompas.Com.
Ironisnya di hari yang sama pihak Istana dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP) membantah bahwa keputusan dilanjutkannya PPKM Darurat belum diputuskan.
Melalui Tenaga Ahli Utama-nya Edy Priyono menyatakan memang arahnya keperpanjangan PPKM Darurat tetapi belum diputuskan, bertolak belakang dengan pernyataan Muhadjir.
"Ada wacana ke situ. Tap setahu saya belum diputuskan," katanya seperti dilansir Detik.com.
Masyarakat pun bingung, mana yang benar nih. Komunikasi sebuah kebijakan di periode ke-2 Pemerintah Jokowi sungguh berantakan.
Bagaimana bisa sebuah kebijakan yang sangat penting yang memiliki efek besar terhadap rakyat Indonesia disampaikan kemasyarakat, secara berlawanan seperti itu.
Besoknya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) dan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait.
Dalam Rakor virtual yang disiarkan lewat channel Youtube milik Kemenko Marves, Luhut menyatakan PPKM Darurat memang belum diputuskan secara resmi.