Ketika narasi revolusi akhlak mulai diperkenalkan ke publik oleh Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam(FPI), saya jadi bertanya-tanya apakah memang benar revolusi yang dimaksud oleh mereka itu akhlak?
Tentunya kita semua ingat kata "revolusi" yang akan dilakukan oleh Rizieq ini awalnya tak menyertakan kata "akhlak" dibelakangnya.
Wacana revolusi minus kata akhlak ini pertama kali muncul saat FPI dan organisasi afiliasinya melakukan aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja 13 Oktober 2020 lalu di seputaran Monas Jakarta.
"Imam besar Habib Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," ujar Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis.
Narasi "revolusi" juga tertuang dalam siaran pers FPI soal kepulangan Rizieq Shihab dan revolusi. Kata penutup rilis tersebut menuliskan
"Insya Allah, IB-HRS akan segera pulang ke Indonesia utk memimpin REVOLUSI SELAMATKAN NKRI. ALLAHU AKBAR."
Ucapan Shabri dan Pers Rilis FPI ini mungkin semacam "test the water", menakar reaksi masyarakat dan pemerintah terkait wacana revolusi ini.
Dan ternyata masyarakat bereaksi dingin cenderung menolak kecuali kelompoknya yang terlihat bersemangat.
Sementara di sisi lain pemerintah bereaksi biasa saja cenderung keras dengan menyerahkan penafsirannya kepada aparat hukum yang berwenang.
Hal itu ditunjukan oleh pihak Istana, melalui tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Donny Adian Gahral yang menyatakan revolusi ini bisa saja dikategoeikan sebagai perbuatan makar.
"Jadi kalau menggaungkan revolusi itu hanya dengan makar, karena pemerintahan yang konstitusional hanya berganti dengan mekanisme yang direstui oleh konstitusi yaitu lewat pemilihan umum," ujar Donny, Rabu (14/10/20). Seperti yang dilansir Suara.com.