Kasus yang sedang menimpa Jiwasraya ini terus melebar kemana-mana. Jauh melenceng ke arah yang bukan seharusnya. Permasalahan Jiwasraya, sejatinya masalah tata kelola yang buruk, mismanegement, dan hukum.
Sekarang mulai rame disebutkan bahwa uang Jiwasraya ada yamg sempat mampir untuk dipakai kampanye Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Ya selalu seperti ini, cocokologi dipakai buat melempar isu yang tak jelas kebenarannya. Teori konspirasi selalu cocok untuk dipakai menggabungkan berbagai isu menjadi sebuah isu baru untuk menyerang pihak tertentu.
Dugaan saya, ini berawal ketika Jokowi membuat pernyataan bahwa kasus Jiwasraya itu sangat sulit untuk diselesaikan karena masalahnya sudah menahun, namun pemerintahnya tetap berkomitmen menyelesaikan masalah Jiwasraya ini.
"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/19). Seperti yang dilansir Kompas.com.
Nah, ketika yang dibicarakan 10 tahun lalu ada lah pihak yang tersinggung. 10 tahun lalu kan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) , ya memang semua orang juga yahu.
Namun menurut saya, Kalimat Jokowi itu tak menunjuk pemerintahan SBY yang membuat Jiwasraya sakit.
Jokowi cuma mau menerangkan bahwa kondisi Jiwasraya itu memang sakitnya sudah menahun dan harus diselesaikan, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN akan berkordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan untuk menyelesaikan ini.
Tak ada unsur menyalahkan pemerintahan sebelum. Ya karena sensitifitas seseorang itu berbeda-beda, mungkin orang-orang yang ada di Pemerintahan 10 tahun lalu lagi sensi saja sih.
Selepas Jokowi mengucapkan hal tersebut, mulai lah ada gerakan melalui isu-isu yang terlihat akan menyeret masalah gagal bayar Jiwasraya ini ke ranah poltik.
Apalagi kemudian mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo, yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya gagal bayar produk JS Saving Plan, masuk ke dalam jajaran staf Kantor Staf Presiden (KSP).