Aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada 4 November diperkirakan berpotensi mengulangi sejarah kelam di Indonesia pada Mei 1998 silam. Kala itu warga Indonesia keturunan Tionghoa menjadi sasaran utama kekalapan masyarakat pribumi di beberapa kota di Indonesia. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan dan Surakarta.
Krisis ekonomi Asia dan terbunuhnya empat mahasiswa Universitas Trisakti dalam demonstrasi 12 Mei 1998 disebut-sebut sebagai pemicu kerusuhan. Dalam tragedi ini, banyak toko dan perusahaan milik warga etnis Tionghoa dihancurkan amuk masa, termasuk pemerkosaan, penganiayaan bahkan pembunuhan ratusan wanita keturunan Tionghoa. Tak sedikit warga Indonesia keturunan Tionghoa pergi meninggalkan Indonesia.
Dalam kaitannya pada aksi secara masif pada Jumat mendatang terkait indikasi pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan warga Indonesia keturunan Tionghoa, dinilai tekag menyinggung perasaan umat Islam. Oleh karenanya, banyak pihak mengkhawatirkan aksi tersebut bakal diwarnai teror bahkan pengulangan sejarah kerusuhan 98. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendara menyebutkan bahwa banyaknya gugatan kepada Ahok dari berbagai penjuru negeri memungkinkan kembali terjadinya tragedy 1998. Indonesia berada di fase serius, Karena situasi ini mirip dengan runtuhnya rezim Orde Baru.
Baca juga: Benarkah Ahok Melakukan Penistaan Agama?
Bersamaan beredar kabar hasil rapat antara Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dengan Korps Brimob bahwa terdapat sejumlah kejanggalan yang akan menyertai aksi demonstrasi besar-besaran 4 November. Kapolri membenarkan bahwa memang ada indikasi akan terjadi kerusuhan dan mengancam ketertiban saat pegelaran aksi unjuk rasa, dengan konsentrasi utama di Balai Kota hingga Istana Negara. Kemungkinan kelompok provokasi aksi berasal dari Sukoharjo, Solo, Klaten dan Jawa Tengah. Indikasi ini merupakan hasil analisis dari berbagai komunikasi di media sosial. Sebagai upaya antisipasi, Polri telah menetapkan siaga I mulai tanggal 28 Oktober dan sebanyak 57 kompi atau 5.700 personil Brimob berasal dari 15 Polda dikerahkan ke Jakarta dan telah tiba pada Sabtu (29/10) dan Minggu (30/10) kemarin.
Tito menghimbau para demonstran agar tidak mudah terprovokasi dan melakukan aksi secara damai tanpa tindak anarkis sehingga pihaknya dapat melindungi dan menjamin tanpa kekerasan terhadap para demonstran. Hal senada juga disampaikan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Irawan bahwa demonstran dipersilahkan beraspirasi namun tidak boleh merusak dan tetap mejaga kondusifitas.
Baca Juga: Waspadai Paham Radikal
Selain itu, para calon demonstran hendaknya telah memperhatikan secara seksama video rekaman pada kunjungan kerja Ahok di Kepulauan Seribu untuk memastikan adanya indikasi penistaan agama atau tidak. Terlebih lagi jika benar terbukti adanya tindak pidana dalam pernyataan Ahok, mempercayakan penyelesaian kepada pihak berwenang di ranah hukum dirasa akan lebih baik dan bijak untuk dipertimbangkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pemanfaatan oleh kelompok tertentu untuk memprovokasi terjadinya konflik sehingga kerusuhan pada 1998 tidak akan terulang. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa semua warga negara Indonesia wajib ikut serta menjaga ketertiban dan perdamaian negara bahkan dunia.
Sumber: ninersoffer.com