Akhir-akhir ini berita di Indonesia sedang disibukkan mengenai 3 hal yaitu mengenai Bjorka, BBM, dan JIS. Mereka bertiga memang bukan merupakan satu tema pembahasan.
Orang yang tak merasa tak terdampak atau hanya pasrah akan kenaikan BBM, mungkin hanya menjalaninya tanpa memperdulikan berita setelahnya. Orang yang tak mengetahui tentang teknologi mungkin tak tahu atau tak peduli Bjorka. Dan orang yang tak suka dengan sepak bola tak mengetahui tentang JIS.
Tapi semua itu saat ini sedang ada, diberitakan secara panas di media mainstream terutama dan mungkin kita-kita para penulis kompasiana. Dan aktor yang menghadapinya salah satunya yaitu Pemerintah.
Memang Pemerintah tak selalu menjadi aktor utama, tapi karena sikap mereka yang dianggap kurang tepat ketika mengambil kebijakan dan keputusan. Maka banyak respon miring dari masyarakat terhadap mereka.
Misalnya mengenai Bjorka, masyarakat mengapresiasi kerjanya karena dianggap memberikan pengujian teknologi pengamanan data Pemerintah. Hal ini pun sudah diakui oleh Menkominfo, Jhonny Plate bahwa seharusnya pemerintah yang harusnya didukung tindakannya bukan pihak Bjorka yang jelas-jelas melakukan tindakan ilegal yaitu peretasan data.
Namun, jika dilihat lebih lanjut, masalah mengenai Bjorka ini seharusnya bisa saja diselesaikan bila Pemerintah bersikap untuk memperkuat pengamanan data dan merespon ucapan Bjorka dengan tepat.
Misalnya Pemerintah bakal melacak tempat dia berada atau akan berkolaborasi dengan negara lain agar mengetahui tempatnya berada. Hal ini agar Bjorka tak melakukan peretasan tidak terjadi kembali. Peraturan baik nasional dan internasional memang perlu untuk ditegakkan, namun untuk menghadapi perihal semacam itu perlawanan teknologi adalah paling utama.
Selanjutnya mengenai BBM, seharusnya semua elemen masyarakat terkena dampak dari efek kenaikan harga BBM bersubsidi yang naik signifikan. Sembako, bahan makan pokok, angkutan umum dan barang-barang yang bersifat perlu distribusi mengalami kenaikan harga karena kenaikan harga BBM.
Efeknya adalah adanya inflasi yang mengakibatkan masyarakat Indonesia harus mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Presiden RI, Menko Marves, dan Menteri BUMN sudah mengungkapkan bahwa masyarakat harus bersiap-siap atas hal tersebut.
BLT dan kebijakan yang mengefektifan penerima subsidi, dibuat dengan semakin baik. Tetapi, sayangnya itu belum cukup bagi masyarakat menengah dan bawah.