REVISI Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang baru disahkan menjadi Undang-Undang, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tak hentinya menghiasi media cetak, elektronik, maupun online. Tagar Save KPK sepertinya sudah menjamur dimana-mana.
Wajar, meski masih banyak kekurangan, lembaga antirasuah adalah institusi yang sudah dekat dan mengena di hati rakyat. Jadi, sedikit saja ada yang mengusik lembaga ini, masyarakat "kompak" membelanya.
Sepenggal drama KPK, yang sudah dimulai sejak penjaringan calon pimpinan (Capim) sampai akhirnya terpilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK baru, periode 2019-2023, terus mendapat perhatian khusus masyarakat.
Lakon ini semakin ramai, ketika Selasa (17/9/2019) lalu, Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang sebenarnya banyak ditolak penggiat anti korupsi karena dianggap akan mengebiri kinerja KPK, disahkan DPR.
Nyanyian "setuju" seluruh peserta sidang paripurna DPR, mengindikasikan, bahwa DPR sudah tidak lagi peduli dengan teriakan rakyat. Mereka lebih peduli pada kepentingannya sendiri dan golongan. Bukan lagi rahasia umum, KPK bagi DPR adalah ibarat Monster pembunuh. Ya, "pembunuh" karir kader-kader partai yang serakah menggerogoti duit negara.
Sepenggal drama ini sepertinya akan terus berlanjut dengan drama-drama lain yang diyakini tidak akan kalah seru. Kira-kira lakon apa yang akan tersaji setelah ini?...
Seperti dilansir Gatra.com, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang cukup lama tak muncul paska pertemuan dengan Jokowi terakhir kali di Stasiun MRT. Tiba-tiba mengambil sikap tegas, menolak disahkannya RUU KPK.
Pernyataan sikap ini diketahui, melalui cuitan Juru bicara Prabowo, Danhil Anzar Simanjuntak. Bahkan, sikap tegas Prabowo ini akan diteruskan fraksi Gerindra di Parlemen.
"Malam tadi di tengah kesibukan Pak @prabowo menerima tamu kehormatan dari luarnegeri, saya berdiskusi singkat terkait dengan sikap beliau terkait isu-isu kebangsaan belakangan ini, termasuk berkenaan dengan UU KPK, beliau tegas menolak revisi UU KPK, dan sikap itu dilanjutkan oleh Fraksi Gerindra," tulis Danhil, dalam akun Twitter pribadinya.
Sepintas, cuitan Danhil atas sikap atasannya tersebut merupakan hal wajar. Karena memang, tidak hanya Prabowo saja yang menolak RUU KPK. Begitu banyak elemen masyarakat, apalagi penggiat anti korupsi. Tapi, kalau yang melontarkan sikap itu adalah unsur partai politik, apalagi datangnya terlambat (RUU KPK sudah disahkan DPR), tentunya bukan hanya penulis yang mesem. Mungkin, yang lain pun demikian. Kepentingan apa yang diincarnya?... pertanyaan ini, jujur hadir dalam benak penulis. Mari kita coba urai tentang pertanyaan penulis tadi.
Dalam politik, ada stigma yang menyatakan, tidak ada kawan abadi, tapi kepentinganlah yang abadi. Jadi, gerak gerik partai politik tentunya bakal dikaitkan dengan kepentingan partainya.